MAROS, MM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tengah mendata pekerja yang tedampak Covid-19. Mereka juga akan dimasukkan ke dalam daftar penerima dana bantuan sosial (bansos).
Sebelumnya, pemkab sudah memiliki anggaran Rp1 miliar. Namun, nilai itu diperkirakan belum cukup sehingga penambahan anggaran akan diusulkan Rp5 miliar ke DPRD. Rencana tersebut pun telah disampaikan Rabu, 22 April 2020.
“Bansos yang awalnya Rp1 miliar kita jadikan Rp5 miliar. Ini untuk safety net, untuk mengantisipasi dampak perekonomian masyarakat dengan adanya Covid-19,” jelas Andi Davied Syamsuddin, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maros.
Davied menyebutkan, anggaran ini juga bakal digunakan untuk kompensasi pekerja formal yang dirumahkan. Begitu pula dengan pekerja informal.
“Ini sekarang Disnaker sementara melakukan pendataan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan,” katanya.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Maros ini, penerima betul-betul akan dipilih secara selektif. Jangan sampai salah sasaran.
“Jangan dengan adanya kajadian seperti ini kita terkesan menghamburkan anggaran. Kita tetap mengikuti prosedur yang ada,” ujar Davied.
Sementara itu, laporan pekerja formal maupun pekerja informasl yang terdampak wabah memang terus bertambah. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maros, Amiruddin, sejauh ini data awal memang 1.658 pekerja informal.
“Tetapi ini ada data kedua yang belum direkap. Mungkin bertambah, menjadi sekitar 2.000 (orang) lebih,” ungkapnya kepada MataMaros.com, Senin, 27 April 2020.
Sementara itu, data pekerja formal sudah mencapai 221 karyawan yang dirumahkan. Mereka berasal dari 8 perusahaan. (kar)
