BKD Siapkan SK Pemberhentian Sekretaris Satpol-PP Maros

(FOTO: ILUSTRASI)

MAROS, MM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mulai merespons penangkapan Sekretaris Satpol-PP Maros, EH. Ia terancam akan diberhentikan sementara sebagai ASN.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPDM) atau yang lebih dikenal dengan BKD pun tengah menyiapkan Surat Keputusannya. Begitu surat penahanan diterima, SK langsung dibuat.

Read More

“Sementara menunggu surat penahanan untuk dibuatkan SK pemberhentian sementara dari PNS,” ungkap Suriana, Kepala BKPSDM Maros kepada MataMaros.com, Jumat, 5 Juni 2020.

Ia pun telah memerintahkan stafnya untuk mengonfirmasi kebenaran tersebut. Jika betul, maka EH memang akan dijatuhi sanksi yang berat.

“Kalau sudah dibuatkan (SK), ada pemotongan gaji 50 persen,” imbuhnya.

Adapun sanksi pemberhentian sementara diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Setidaknya, ASN yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara.

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Maros, Ida Rachmy Chalid, mengungkapkan, tugas administrasi tetap berjalan di unit kerjanya. Meskipun kini sekretarisnya sedang bersoal.

“Insyaallah berjalan seperti biasanya. Kami di Satpol-PP mengambil kebijakan, semua prosedur administrasi tetap berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan, masalah persuratan masing-masing kegiatan bisa diserahkan sementara kepada pejabat eselon III. Begitu pun kepada pejabat eselon IV.

“Yang penting setiap persuratan diketahui oleh yang punya kegiatan. Kepala bidang yang langsung memaraf. Insyaallah tidak ada yang menghambat,” ungkapnya.

Khusus pengisian pejabat sementara, ia mengaku harus melakukan koordinasi dahulu ke pimpinan. “Kita koordinasi dulu dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dan BKD,” kata Ida.

EH tersangkut kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Ia kini mendekam di Lapas Kelas IIA Maros.

Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Maros, Dhevid Setiawan menuturkan, kasus ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Maros.

Dhevid mengungkap adanya penahanan terhadap terdakwa EH. Tepatnya pada Rabu, 3 Juni 2020, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Maros.

“Dia menjual tanah milik orang lain di Lekopancing di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros tanpa sepengetahuan si pemilik tanah,” ungkapnya.

Terdakwa juga ada indikasi memalsukan tanda tangan pemilik tanah dalam Akta Jual Beli (AJB). Si pemilik tidak tahu kalau tanahnya dijual. Tak pernah menerima uang sepeserpun dari si terdakwa EH.

“Saat menerbitkan AJB, ia tidak pernah menyampaikan ke si pemilik tanah. Justru memalsukan tanda tangan dan menjualnya seharga Rp500 juta,” sebutnya. (abr)

Penulis : | Editor :

Related posts