Biaya Pendaftaran Tanah di Lekopancing Diadukan ke Dewan

Ketua Komisi I DPRD Maros, Abidin Said (tengah) saat memimpin RDP soal pendaftaran tanah sistematis Desa Lekopancing, Selasa, 16 Juni 2020. (FOTO: MATAMAROS.COM)

MAROS, MM – Program pendaftaran tanah sistematis di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, diadukan ke DPRD Maros. Pasalnya, biaya sertifikat yang dibebankan ke warga tak sesuai regulasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Tata Ruang/BPN, Mendagri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, wilayah Sulsel masuk kategori 3. Biayanya Rp250.000. Namun, di Lekopancing Rp500.000.

Read More

Ketua Komisi I DPRD Maros, Abidin Said, mengatakan, pihaknya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menuntaskan masalah itu. Memang biayanya sudah di luar aturan.

“Yang dipermasalahkan biayanya lebih dari peraturan SKB 3 menteri. Kalau memang dilihat dari peraturan, ini memang sebuah pungli,” katanya saat memimpin RDP, Selasa, 16 Juni 2020.

Namun, ia juga memahami kondisi panitia pendaftaran tanah sistematis atau redistribusi tanah yang bekerja di lapangan. Terdapat biaya-biaya yang tidak ter-cover.

“Kami dari dewan menyarankan, ini merupakan evaluasi untuk tahap selanjutnya. Jangan lagi menyimpang dari peraturan perundang-undangan,” kata Abidin.

Menurutnya, ada banyak cara jika memang warga harus berkontribusi lebih dalam program itu. Tak mesti dengan memakai kwitansi dan membayar Rp500.000.

“Saya kira ini bisa dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan. Orang yang mampu, Rp500.000 itu mungkin bisa dia tambah. Sebaliknya, yang miskin justru dikurangi,” ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Maros ini.

Ketua HPPMI Komisariat Tanralili, Andi Ilham Ilyas, menegaskan, pihaknya hanya meminta agar biaya seperti itu tidak ada lagi. Cukup biaya sertifikat yang dibebankan ke warga Rp250.000 saja.

“Tahap kedua ini sudah ditetapkan Rp400.000 dengan jumlah 1.000 sertifikat. Tahun lalu, Rp500.000 dengan jumlah 250 sertifikat. Kami minta Rp250.000,” ungkapnya.

Sementara itu, Panitia Redistribusi Tanah Desa Lekopancing 2019, Muhammad Anwar, mengungkapkan, tak semua warga yang membayar Rp500.000. Namun, bagi mereka yang mau terima beres saja.

“Jadi, jangan ada opini kami yang memaksakan. Semua ada musyawarah di desa,” katanya.

Ia mengungkapkan, uang Rp250.000 dari warga digunakan sebagai biaya operasional. “Contoh, untuk mencari saksi itu berhari-hari kami ketemunya. Memberikan makanan ke panitia itu tidak ada anggarannya,” jelas Anwar. (kar)

Penulis : | Editor :

Related posts