Difasilitasi Kapolres-Dandim, Akhirnya Pengunjuk Rasa Diterima Sekda

Kapolres Maros, AKBP Musa Tampubolon; Dandim 1422/Maros, Letkol Inf Farid Yudho Dwi Leksono; dan Sekda Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin berdialog bersama Aliansi Masyarakat Tanah Gersang Menggugat di Baruga B, Kantor Bupati Maros, Kamis, 25 Juni 2020. (FOTO: MATAMAROS.COM)

MAROS, MM – Aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Tanah Gersang Menggugat selama berjam-jam akhirnya direspons Pemkab Maros. Aspirasi mereka diterima.

Penerimaan aspirasi ini tak lepas dari upaya Kapolres Maros, AKBP Musa Tampubolon dan Dandim 1422/Maros, Letkol Inf Farid Yudho Dwi Leksono.

Read More

Pengunjuk rasa difasilitasi hingga bisa bertemu dengan pihak pemda yang diwakili Sekda Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin. Hingga akhirnya bisa berdialog di Baruga B, Kantor Bupati Maros, Kamis, 25 Juni 2020.

Davied mengakui, persoalan air bersih sudah lama dialami masyarakat Bontoa. Namun, kata dia, kegiatan pemenuhan air bersih juga telah dilaksanakan Pemkab Maros sejak 2005.

“Yang kami tahu proyek perpipaan di sana hampir tiap tahun dilaksanakan, mulai dari bantuan provinsi hingga kabupaten. Belum lagi kegiatan-kegiatan pemerintah desa,” katanya.

Ia menyebutkan, 3-4 mobil tangki dibeli pemerintah desa. Kemudian, perpiaan dilakukan hampir tiap tahun.

“Untuk dua tahun ini, Pemerintah Kabupaten Maros telah mengalokasikan kegiatan untuk pengadaan air bersih di Kecamatan Bontoa,” ungkapnya.

Eks Camat Bontoa ini merincikan, tahun lalu 8,9 kilometer pipa telah dipasang menuju Bontoa. Sumbernya dari dua tandon yang berlokasi di Bontojolong dan Balitsereal.

“Kapasitasnya 144 meter kubik dengan anggaran Rp2,4 miliar,” sebut Davied.

Selanjutnya, tahun ini dilanjutkan dengan panjang pipa 6 kilometer. Pengadaan bak penampungan di Bontoa juga direncanakan dengan anggaran sekitar Rp600 juta.

“Persoalan air bersih di Bontoa, pemerintah kabupaten tidak tutup mata,” tutur Davied.

Sementara itu, jenderal lapangan aksi Aliansi Masyarakat Tanah Gersang Menggugat, Agung Tri Priyo Wicaksono, menilai, proritas air bersih masyarakat Bontoa dikesampingkan. Pemkab lebih mengutamakan kepentingan industri.

“Di lapangan, tidak pernah ada sebuah kebijakan yang mengarah untuk menuntaskan problem krisis air bersih di Bontoa. Yang kami butuhkan air, bukan pipa,” ujarnya. (abr)

Penulis : | Editor :

Related posts