MAROS, MM – Legislator DPRD Maros melakukan sidak ke dua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keduanya yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Sidak diikuti para legislator Komisi I DPRD Maros yang dipimpin Abidin Said selaku ketua, Selasa, 30 Juni 2020. Mereka mengawalinya di Disdukcapil.
“Kita mengharapkan, sekalipun ada honorer yang dirumahkan, pelayanan harus berjalan optimal,” tutur Abidin.
Sebelumnya, pihak Disdukcapil memang telah merumahkan 61 honorernya. Pertimbangannya, tak ada lagi sumber anggaran yang bisa dipakai untuk menggaji mereka.
“Pak Kadis sudah kasih penjelasan. Nantinya jika ada kegiatan yang membutuhkan honorer, mereka jadi priotitas untuk dipanggil kembali,” ungkap Abidin.
Sedangkan di Dinas PMD, ia mempertanyakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama ini. Abidin pun meminta realisasi anggarannya.
“Kita mau evaluasi bagaimana sejauh ini desa menggunakan anggarannya untuk penanggulangan Covid-19,” ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Maros ini.
Ia juga mengungkapkan, penyaluran BLT Dana Desa diperpanjang tiga bulan. Namun, dengan nominal yang berbeda.
“Kemarin kan Rp600 ribu, kelanjutannya ini Rp300 ribu. Tetapi ini bagi desa yang APBDes-nya masih memungkinkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Maros, Husair Tompo, menjelaskan, desa di Maros mengalokasikan 30 persen pagu anggarannya untuk BLT. Memang beda-beda persentasenya.
Misal, dbawah Rp800 juta maksimal 25 persen dari pagu, Rp800 juta-Rp1,2 miliar maksimal 30 persen, dan di atas Rp1,2 miliar maksimal 35 persen.
“Di Maros rata-rata Rp1 milar dana desanya. Jadi, 30 persen,” katanya.
Pihaknya telah menerima aturan dari Kemendes bahwa penyalurannya BLT ini berlanjut. “Tiga bulan lagi. Jadi sampai September,” sebut Husair. (fik)
