BPK Serahkan LHP LKPD Pemprov Sulsel

Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Wahyu Priyono, menyerahkan LHP atas LKPD 2019 kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Selasa, 17 Juli 2020. (FOTO: HUMAS BPK SULSEL)

MAKASSAR, MM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 kepada Pemprov Sulsel. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih.

Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Wahyu Priyono, menyebutkan, LHP atas LKPD ini terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA 2019, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2019, BPK memberikan opini WTP,” ungkap Wahyu saat menyerahkan LHP di kantornya, Selasa, 7 Juli.

Ia mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Itu sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

“Bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban, memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, raihan ini menjadi bukti prestasi Sulsel yang dapat mempertahankan Opini WTP. Sudah 10 kali berturut-turut.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Sulawesi Selatan masih dapat mempertahankan,” sebutnya.

Selanjutnya, pemprov akan menyusun action plan atas berbagai rekomendasi dan saran yang bersifat koreksi terkait temuan pemeriksaan LKPD 2019. Termasuk menuntaskan tindak lanjut temuan yang belum selesai.

“Saya sangat berharap ke depan Sulsel menjadi yang terdepan dalam penyelesaian tindak lanjut. Saya amanatkan khusus Inspektorat dan BKAD agar memaksimalkan tindak lanjut atas catatan BPK,” tegas Nurdin. (abr)

Penulis : | Editor :

Related posts