Lahan Workshop DLH Diklaim Milik Pribadi, Hasil Ruilslag dengan Pemprov

Lahan Workshop Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maros di Jl Dr Ratulangi. (FOTO: MATAMAROS.COM)

MAROS, MM – Lahan Workshop Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maros yang berlokasi di Jl Dr Ratulangi disoal. Kini diklaim milik pribadi.

Ahli waris atas nama Andi Ikbal meminta pendampingan ke Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Maros, beberapa waktu lalu. Bahkan pintu masuk lahan tersebut sempat ditutupi papan wicara.

Namun, sikap itu disayangkan Kepala DLH Maros, Frans Johan. Ia pun langsung mendatangi Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Maros di Jl Gladiol, Kamis, 16 Juli 2020.

“DLH Maros menyesalkan proses penyegelan itu karena kami sebagai pengguna barang di workshop Pemda Maros itu tidak pernah diberitahu terkait aksi itu,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengkaji dokumen yang diberikan ahli waris bahwa lahan Workshop DLH merupakan milik orang tuanya. Sekaligus menanyakan kebenaran bahwa lahan tersebut merupakan hasil ruilslag dengan Pemrpov Sulsel.

Lahan itu dahulunya memang milik pemprov, eks Kantor Cabang Dinas PU Sulsel. Namun, kini dialihkan ke Pemkab Maros.

“Kalau memang benar. Menurut saya, pemprov sudah merugikan negara. Sejak kapan ada proses ruilslag yang merugikan pemerintah?,” katanya.

Persoalannya, lahan hasil ruilslag berada di belakang workhsop. Sedangkan lahan yang diklaim ahli waris tak lain merupakan lokasi gedung workshop saat ini.

“Tentu kelas tanah sudah beda. Bagaimana mungkin lahan yang kemungkinan sawah di belakang ditukar dengan lahan di depan yang ada gedungnya,” ujar Frans.

Ia mengakui, hingga kini pihaknya memang belum mengantongi sertifikat lahan gedung itu. Pemprov Sulsel belum menyerahkan.

“Kami sebenarnya menuntut pemprov lebih dewasa. Sertifikat bisa diserahkan kepada kami. Seperti kami menyerahkan SMA dulu. Guru, perlengkapan, dan tanahnya kami serahkan semua,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Maros, Saiful Islam, berharap, lahan workshop bisa dikosongkan dahulu. Sembari menunggu hasil kajian hak kepemilikan atas lahan.

“Kami sih berharap selama proses ini, pemkab mengosongkan dulu karena tidak bisa menunjukkan sertifikat. Ke depan, nanti kita lihat siapa yang berhak,” ujarnya.

Sebelumnya, pihaknya sempat mendirikan papan wicara lantaran pemkab tak merespons. Sementara ahli waris telah meminta pendampingan kepada pengurus Pemuda Pancasila.

“Persoalannya, lahan yang dimiliki ahli waris (belakang workshop) sudah masuk sertifikatnya di provinsi. Dengan sendirinya, ahli waris berasumsi memang sudah terjadi ruilslag,” jelas Saiful. (kar)

Penulis : | Editor :

Related posts