Gubernur Sulsel Tanggapi Ancaman Pemindahan Proyek Kereta Api ke Jawa

Nurdin Abdullah. (FOYO: IST)

MAKASSAR, MM – Ancaman Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian, Zulmafendi memindahkan proyek kereta api Sulsel ke Pulau Jawa sampai juga di telinga Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Nurdin menanggapi cukup keras. “Ini bukan lagi ranah untuk mengancam-ngancam. Kita sudah bekerja maksimal, tinggal siapkan dananya untuk pembebasan lalu diselesaikan,” ucapnya, kemarin.

Read More

Seluruh pihak terkait kata dia, sudah bersinergi untuk merumuskan permasalahan itu. Termasuk dalam upaya mengumpulkan masyarakat di desa dan kelurahan terdampak proyek rel Kereta Api Trans Sulawesi yakni di Desa Marumpa dan Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Sebelumnya, dalam rapat di Maros, Zulmafendi mengaku kecewa dengan pembebasan lahan kereta api di Kabupaten Maros. Dinilai sangat lamban.

“Kalau memang tidak siap, kami bisa saja memindahkan pembangunan rel kereta api ini ke daerah lain. Hanya saja ini pasti akan mempengaruhi dan mempermalukan Sulsel,” ujarnya saat rapat di Kantor Bupati Maros, Kamis, 13 Agustus 2020.

Hadir Sekprov Sulsel, Abdul Hayat; Wabup Maros, A Harmil Mattotorang; Sekkab Maros, A Davied Syamsuddin; hingga Kepala Balai Perkeretaapian Sulsel, Jumardi.

Zulmafendi mengeluhkan karena pemerintah daerah belum juga bisa meyakinkan masyarakat untuk pembebasan lahan. Padahal rencana pembangunan rel kereta api di Sulsel sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu.

Dia menitikberatkan di Kecamatan Mandai; Desa Marumpa dan Kelurahan Hasanuddin yang masih terkendala pembebasan lahan sebanyak 16 bidang.

Camat Marusu Maros, M Jufri menyebut lambannya pembebasan lahan rel kereta api di wilayahnya lantaran adanya oknum yang mempengaruhi warga untuk menolak membebaskan lahannya.

Kepala Balai Perkeretaapian Sulsel, Jumardi menilai harusnya Pemkab Maros mencontoh Kabupaten Pangkep.

“Kabupaten Pangkep juga sebelumnya sempat bermasalah dalam pembebasan lahannya. Hanya saja mereka mampu bergerak cepat dan menitipkan uang pembebasan lahan tersebut di pengadilan,” jelasnya.

Ancaman pemindahan proyek kereta api juga jadi topik diskusi di media sosial. Pada sebuah unggahan, puluhan warganet berkomentar.

“Bukan masyarakat yang mau halangi. Besaran ganti ruginya yang tidak masuk akal,” tulis salah satu di antaranya.

Jalur Kereta Api Makassar-Parepare masih dikerjakan. Segmen jalur Barru menuju Pelabuhan Garongkong telah diselesaikan konstruksinya.

Rencananya, jalur KA Makassar-Parepare memiliki panjang trek 142 km dengan 16 stasiun. Proyek dimulai sejak 2014 pada tahap I sepanjang 16,1 km di Barru, dan tahap II mulai 2015 sepanjang 51,1 km, tahap III Pangkep 40,5 km, tahap III Maros 22,5 km, dan tahap IV 2017-2019 sepanjang 4,9 km. (mal)

Penulis : | Editor :

Related posts