La Nyalla Siap Perjuangkan Aspirasi Agen Elpiji di Sulsel

Perwakilan agen elpiji menyerahkan beberapa dokumen terkait aduannya kepada Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. (FOTO: IST)

MAROS, MM – Langkah para agen elpiji di Sulsel memprotes penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semakin serius. Lembar aduan mereka bahkan sudah sampai ke tangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti. Tokoh berdarah Bugis itu mengaku siap memperjuangkan.

Perwakilan agen elpiji menemui La Nyalla di Four Point by Sheraton, Makassar, Kamis, 24 September. Hadir juga sejumlah anggota DPD RI, antara lain Ajiep Padindang.

Read More

Juru bicara perwakilan agen, Maulana Azis melaporkan bahwa penagihan PPN LPG 3 kilogram terus saja terjadi. Padahal, regulasinya belum jelas.

Maulana berpendapat bahwa hal tersebut murni penyalahgunaan wewenang pejabat di daerah, yakni pimpinan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di daerah yang mengoreksi kebijakan pemerintah pusat.

“Termasuk oleh kepala KPP di daerah,” ujar Maulana yang merupakan salah satu agen elpiji di Kabupaten Maros itu.

Mendengar keluhan itu, La Nyalla berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Terlebih dahulu akan dibahas di Gedung DPD RI, Jakarta, lalu membuat langkah-langkah yang diperlukan.

Sudah 3 Tahun

Maulana bersama perwakilan agen lainnya Rudi Sampara serta tim hukum Azmara Legal menjelaskan, setidaknya tiga tahun terakhir agen LPG 3 kg ditagih Pajak Pertambahan Nilai oleh kantor pelayanan pajak di daerah. Nilainya tidak sedikit. Mulai dari puluhan juta sampai dengan miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah daerah.

Pasal 24 ayat 4 Permen ESDM No. 26 tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) di setiap provinsi dan kabupaten dengan memperhatikan sarana dan fasilitas dan margin pangkalan. Hal ini membuat sebagian agen lpg 3 kg PSO ditagih PPN oleh kantor pelayanan pajak (KPP) di daerah dengan asumsi bahwa HET merupakan Potensi PPN yang belum diperhitungkan pajaknya.

Ini membuat agen LPG 3 kg tiba-tiba ditagih dengan nilai yang tidak sedikit di tahun-tahun sebelumnya. Padahal, kata dia, agen LPG 3 kg hanya pelaksana program pemerintah.

LPG atau kini jamak ditulis elpiji 3 kg adalah Program Subsidi Penugasan oleh pemerintah. Dilaksanakan PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (mal)

Penulis : | Editor :

Related posts