Tulolo Bangko, Doi Panai, dan Angka Perkawinan Anak di Sulsel

Roadmap pencegahan perkawinan anak Pemprov Sulsel. ( FOTO: MM)

MAROS, MM – Roadmap atau peta jalan pencegahan perkawinan anak di Sulsel untuk tahun 2019-2023 sudah disusun. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A) Sulsel merilis banyak poin.

Misalnya soal penyebab perkawinan anak. Hasil riset yang disebutkan dalam roadmap itu menunjukkan ada norma dan tradisi tertentu di masyarakat yang memicu itu. Misalnya penyematan istilah “tulolo bangko” kepada anak perempuan yang sudah haid namun belum menikah. Tulolo bangko kurang lebih berarti anak perempuan yang tidak “laku”.

Read More

Masih di poin yang sama, perkawinan anak terkait juga dengan kemiskinan. Keluarga yang relatif sulit soal ekonomi, kadang tergiur untuk mengawinkan anak perempuan di bawah umur karena tergiur “doi panai” atau uang mahar.

Penyebab lainnya adalah ketiadaan akses ke pendidikan menengah dan lanjutan, kurangnya informasi soal dampak kesehatan, hingga pola asuh keluarga yang buruk.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Fitriah Zainuddin mengakui, sampai tahun lalu Sulsel masih masuk 20 provinsi yang angka perkawinan anaknya di atas rata-rata nasional. Sulsel 11,10 persen, nasional 10,8 persen.

“Makanya kita membuat roadmap pencegahan, serta gerakan terpadu,” tambah Fitriah.

Roadmap itulah yang juga bakal disosialisasikan sepekan ini kepada perwakilan 24 kabupaten/kota. Hajatan yang diprakarsai Institute of Community Justice (IJC). Acara virtual itu diikuti representasi pemerintah daerah, civil society organization (CSO), dan media massa.

Pemerintah pusat bersama berbagai pihak memang sudah menyusun strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Kini tiba waktunya mensosialisasikannya ke daerah. Sebab penerapannya juga akan dilakukan di masing-masing daerah.

“Kita sedang berupaya mendorong lahirnya roadmap pencegahan perkawinan anak di Sulsel,” ucap Ferry Mambaya, Direktur IJC.

Nah, sosialisasi ini hanya pembuka. Rabu, 4 November hingga Minggu, 8 November 2020, diskusinya akan semakin mendetail. Masing-masing daerah diminta menyusun strategi daerah (strada).

Setiap perwakilan kabupaten/kota menampilkan data tentang perkawinan anak di daerahnya. Termasuk memaparkan situasi dan kendala yang dihadapi, regulasi yang telah dibuat, hingga siapa saja yang dilibatkan.

Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Inu Bronwyn Robins yang ikut berbicara pada acara sosialisasi memberi pujian. “Indonedia menunjukkan kemajuan signifikan dalam pencegahan perkawinan anak dalam beberapa tahun terakhir.”

Namun, Bronwyn mengingatkan bahwa strategi nasional tidak akan berhasil jika tidak disesuaikan dengan kebiasaan di setiap daerah. Sebab, orang di daerah masing-masinglah yang paham situasi. Makanya, pihak Australia melalui AIPJ2 (Australia-Indonesia Partnership for Justice 2) ikut mendukung acara ini. (mal)

Penulis : | Editor :

Related posts