Abpenas Desak Transparansi Dana BUMDes di Maros

Pertanggungjawaban dana BUMDes di Maros dinilai amburadul. (FOTO: ILUSTRASI)

MAROS, MM – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (Abpenas) Kabupaten Maros menilai bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa desa, amburadul. Terutama soal pertanggungjawaban dana penyertaan modal pemerintah desa.

Ketua Abpenas Maros, Idial Wahid memperingatkan kepada masing-masing pemerintah desa untuk memperbaiki dan mengontrol kinerja BUMDes.

Read More

“Kami mencium ada yang tidak transparan dalam laporan keuangan BUMDes kepada kepala desa. Terlebih lagi kepada BPD setempat. Padahal itu wajib dilaporkan setiap tahunnya,” ujar Idial, Rabu, 17 Februari 2021.

Dia menyebut bahwa anggaran BUMDes di setiap desa bervariasi. Mulai dari puluhan sampai ratusan juta rupiah.

“Tetapi laporan keuntungan BUMDes rata-rata di bawah Rp10 juta setiap tahunnya, bahkan di bawah Rp5 juta. Lebih parahnya lagi ada yang melaporkan kerugian dan tidak ada laporan sama sekali,” lanjutnya.

“Ini kan masalah besar!” Idial menambahkan.

Ketua Abpenas Maros, Idial Wahid. (FOTO: DOK/MM)

Abpenas secara kelembagaan pun mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Maros untuk menekan kepala desa pada persoalan ini.

“Kami memberi waktu kepada pihak BUMDes untuk menyerahkan laporannya kepada kepala desa dan BPD dalam jangka sebulan. Jika tidak diindahkan maka kami akan menggandeng kepolisian atau kejaksaan untuk sama-aama mengaudit BUMDes di setiap desa,” tambah Idial. Salah satu fungsi BPD memang pengawasan anggaran pemerintah desa.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros, Husair Tompo, menyebut bahwa BUMDes bukan kewenangannya.

“Persoalan laporan BUMDes itu ke kades, bukan ke kami,” katanya.

Husair menambahkan, Dinas PMD hanya berwenang memberikan pembinaan terkait aturan. Adapun laporan keuangan yang diserahkan ke PMD sebatas untuk diteruskan ke Bupati dan juga Inspektorat.

“Kita hanya kumpulkan kemudian diteruskan ke Pak Bupati dan Inspektorat untuk diaudit. Itu saja,” ungkapnya.

Kepala Dinas PMD Maros, Husair Tompo (kanan) pada sebuah acara beberapa waktu lalu. (FOTO: IST)

Husair mengakui bahwa pengawasan keuangan di desa itu kewenangan BPD. Serta pemerintah kecamatan, “Bukan ranah kami,” ulangnya. (suf) 

Penulis : | Editor :

Related posts