Anggaran BUMDes Tak Boleh Asal, Dinas PMD Maros Surati Kades

Kepala Dinas PMD Maros, Husair Tompo. (FOTO: DOK)

MAROS, MM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros menindaklanjuti banyaknya aduan terkait karut-marutnya pengelolaan dana di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dinas menerbitkan surat edaran untuk seluruh kepala desa.

Dinas PMD menekankan beberapa poin yang intinya penyertaan dana ke BUMDes tidak boleh asal. Pertama, setiap penyertaan modal dari pemerintah desa ke BUMDes harus dibuatkan peraturan desa (perdes). Kedua, harus ada analisis kelayakan usaha.

Read More

Pemerintah desa juga diminta mendorong BUMDes menyiapkan dokumen terkait pendirian BUMDes, perdes, AD/ART, dokumen analisis kelayakan usaha, struktur pengurus, SOP, hingga profil.

Kepala Dinas PMD Maros, Husair Tompo, menuturkan, penerbitan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi kementerian.

“Hasil evaluasi dari kementerian kita tekankan ke desa. Bahwa setiap penggunaan dana desa untuk BUMDes harus dibarengi dengan perdes. Jadi semua terikat aturan perdes,” katanya, Selasa, 9 Maret 2021.

Hal ini penting, kata Husair. Sebagai upaya dalam mencegah tindakan yang tidak bertanggung jawab. “Perdes yang dilahirkan sebelum penyertaan modal nantinya akan mengatur agar BUMDes bisa bertanggung jawab,” urainya.

Husair menekankan, surat edaran tersebut bukan merupakan pelarangan kepada pemerintah desa memberikan modal usaha kepada BUMDes. Akan tetapi, upaya dalam menganalisis kelayakan setiap usaha yang akan dijalankan.

“Tidak asal-asalan, harus ada analisis kelayakan. Secara teknis semua ada di desa,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (Abpenas) Kabupaten Maros, Idial Wahid, menilai bahwa pengelolaan BUMDes di beberapa desa, amburadul. Terutama soal pertanggungjawaban dana penyertaan modal pemerintah desa.

Abpenas secara kelembagaan pun mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Maros untuk menekan kepala desa pada persoalan ini.

“Kami memberi waktu kepada pihak BUMDes untuk menyerahkan laporannya kepada kepala desa dan BPD dalam jangka sebulan. Jika tidak diindahkan maka kami akan menggandeng kepolisian atau kejaksaan untuk sama-sama mengaudit BUMDes di setiap desa,” kata Idial. Salah satu fungsi BPD memang pengawasan anggaran pemerintah desa. (suf)

Penulis : | Editor :

Related posts