Pansus DPRD Konsultasi ke Kemendagri Soal Pencabutan Perda

Pansus Ranperda DPRD Maros akan bertandang ke Kemendagri. (FOTO: IST)

MAROS, MM – Pihak DPRD Maros mengaku tak ingin gegabah dengan rencana pencabutan sejumlah peraturan daerah (perda).

Panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) DPRD Maros sudah berkali-kali menggelar rapat. Bahkan pekan depan ada agenda konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Read More

“Kalau tidak ada halangan. Insyaallah minggu depan pansus ke Kemendagri,” kata Rahmat Hidayat, ketua Pansus Ranperda, Jumat, 12 Maret 2021.

Pencabutan sejumlah perda akan dilakukan karena adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat.

Meski tidak rinci, Rahmat membeberkan salah satu perda yang masuk dalam daftar pencabutan adalah Perda Nomor 16 Tahun 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah di Kabupaten Maros.

Perda tersebut diketahui merupakan produk yang lahir di masa pemerintahan Bupati Andi Nadjamuddin Aminullah.

Sejumlah anggota DPRD Maros menolak mencabut perda itu sebab dinilai sudah sesuai dengan karakter dan tradisi orang Maros. Namun lantaran tumpang tindih dengan aturan terbaru pemerintah pusat, ada rencana mencabut.

“Kalaupun dicabut, kami minta dibuatkan perbub (peraturan bupati) biar bisa tetap dijalankan,” tambah Rahmat, legislator PKS itu.

Pembuatan perbup itu juga menjadi salah satu poin yang akan dikonsultasikan ke Kemendagri. (suf) 

Penulis : | Editor :

Related posts