Permohonan Dispensasi Nikah Melonjak, DPPPA Siapkan Konselor hingga Psikolog

Penandatanganan MoU antara DPPPA Maros dan Pengadilan Agama Kelas 1B Maros, Kamis, 18 Maret 2021. (FOTO: IST)

MAROS, MM – Regulasi usia minimal menikah di Indonesia berubah sejak 2019. Dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Hasilnya, permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Maros terus meningkat.

Ketua Pengadilan Agama Maros, Sahrul Fahmi, mengatakan, pada 2019 ada 70 permohonan dispensasi dan yang disetujui 49. Setahun kemudian melonjak menjadi 237 permohonan dan 207 yang disetujui.

Read More

“Tahun ini baru sampai Maret sudah ada 42 permohonan dispenasi kawin,” ujarnya usai penandatanganan kerja sama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Maros, Idrus, Kamis, 18 Maret 2021, di Kantor Pengadilan Agama Maros.

Kerja sama tersebut, kata dia, merupakan upaya penekanan perkara dispensasi kawin. Caranya mempersempit ruang gerak dispensasi nikah melalui kerja sama dengan layanan dengan dinas terkait.

Idrus menyampaikan, kerja sama berupa layanan konseling dari psikolog/konselor kepada calon suami/istri, orang tua/wali, dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis gender dan hak anak. Dilakukan dalam berbagai aspek dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di DPPPA Maros.

“Layanan konseling dan pendampingan diberikan sebelum perkara dispensasi kawin didaftarkan di Pengadilan Agama Maros,” imbuhnya.

Walaupun tenaga konselor masih terbatas, lanjut Idrus, hanya tersedia satu konselor di Puspaga, satu konselor dan satu psikolog di P2TP2A, layanan sudah harus dilaksanakan melihat bertambahnya setiap tahun jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Perkawinan anak, sebut Idrus, berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Bisa berkontribusi terhadap angka putus sekolah, angka kematian ibu dan bayi, kekerasan dan perceraian, ekonomi dan kemiskinan serta stunting. (mal) 

Penulis : | Editor :

Related posts