Usia Minimal Menikah Berubah, DPPPA Maros Dorong Pendekatan Berbasis Desa

Rapat pembentukan Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Maros, Selasa, 23 Maret 2021. (FOTO: MATAMAROS.COM)

MAROS, MM – Batas minimal umur menikah sudah jelas, 19 tahun, berdasarkan revisi dalam UU No.16 Tahun 2019. Batas paling rendah sebelumnya 16 tahun.

Namun ternyata, perubahan tersebut belum tersosialisasi maksimal. Beberapa peserta rapat pembentukan Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak di Baruga A Kantor Bupati Maros, Selasa, 23 Maret 2021, mengungkap hal itu.

Read More

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Maros, Idrus pun merespons bahwa langkah ke depan memang adalah kampanye yang lebih masif.

“Regulasinya sudah sangat lengkap. Sudah ada beberapa perda. Sekarang bagaimana menyampaikan ke masyarakat soal dampak-dampak buruk perkawinan anak agar mudah dipahami,” ujarnya.

Pemerintah desa dan pemerintah kelurahan, imbuh Idrus, pun menjadi ujung tombak. Sebab merekalah yang punya masyarakat. Bisa berbicara “dari hati ke hati”.

Bahkan untuk memperkuat peran pemerintah desa, DPPPA Maros sedang melakukan pendampingan kepada lima desa. Lima desa itu didorong segera membuat perdes atau peraturan desa mengenai pencegahan perkawinan anak.

Desa Bontotallasa menjadi yang pertama. Konsultasi publik rancangan perdes akan dilakukan pada 1 April 2021. Kepala Desa Bontotallasa, Sultan menuturkan, pihaknya sudah sangat siap membuat perdes.

“Kendalanya tinggal satu, yakni menentukan sanksi yang tepat. Karena kalau misalnya sanksi denda uang, saya kira semua warga bisa membayar. Apalagi kalau anaknya sudah kepepet ingin dinikahkan,” ucap Sultan.

Selain Desa Bontotallasa-Kecamatan Simbang, lainnya adalah Desa Majannang-Kecamatan Maros Baru, Desa Temmapaduae-Kecamatan Marusu, Desa Sambueja-Kecamatan Simbang, dan Desa Tompobulu-Kecamatan Tompobulu.

Dia pun berharap DPPPA Maros serta lembaga eksternal semisal Institute of Community Justice (ICJ) Makassar bisa selalu memberi pendampingan.

Pembentukan Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Maros hari ini diinisiasi DPPPA Maros bekerja sama ICJ dan Australia-Indonesia Partner of Justice 2 (AIPJ2).

DPPPA juga melibatkan beberapa pihak lain. Mulai dari penyuluh agama, media, hingga Forum Anak Kabupaten Maros.

Dalam acara itu, Ketua Koalisi Stop Perkawinan Anak, Lusia Palulungan dan Direktur ICJ, Ferry Mambaya menjadi narasumber. Hadir juga Manajer AIPJ2, Ema Husain, serta tim ahli forum, Andi Yudha Yunus.

Mereka memaparkan banyak hal. Mulai dari regulasi, strategi daerah, hingga mengulang kembali mengenai dampak buruk perkawinan anak.

Pemaparan tersebut direspons oleh seorang perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang membeberkan bahwa masih ada kasus kematian ibu setiap tahun. Termasuk juga kematian bayi. Penyebabnya adalah ibu bayi masih dalam usia yang sangat muda saat dinikahkan.

Pengadilan Agama Kelas 1B Maros mencatat peningkatan permohonan dispensasi nikah. Pada 2019 ada 70 permohonan dispensasi dan yang disetujui 49. Setahun kemudian melonjak menjadi 237 permohonan dan 207 yang disetujui. Tahun ini baru sampai Maret namun telah ada 42 permohonan menikah sebelum usia minimal 19 tahun. (abr) 

Penulis : | Editor :

Related posts