Kemenhan Bakal Bangun Pabrik Amunisi Bernilai Triliunan di Maros

Pertemuan Bupati Maros bersama Ketua DPRD Maros dengan pihak Kemenhan RI di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021. (FOTO: IST)

JAKARTA, MM – Kementerian Pertahanan RI berencana membangun pabrik amunisi di Kabupaten Maros. Lokasi yang disiapkan berada di Kecamatan Tompobulu. Investasi akan melibatkan perusahaan bernama PT Kambria Pertahanan Indonesia.

Nilai investasi disebut-sebut cukup besar. Dalam pertemuan Bupati Maros, Chaidir Syam bersama Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir dengan Dirtekindhan Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksamana Pertama TNI Sri Yanto, di Jakarta, Rabu, 31 Maret 2021, terungkap angka Rp1,6 triliun.

Read More

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Maros, Noralim saat dikonfirmasi mengatakan bahwa rapat masih berlangsung dan memang membahas soal rencana pendirian pabrik tersebut.

Patarai menuturkan bahwa pertemuan tersebut merupakan prakarsa Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan RI.

“Saya dan Pak Bupati diundang untuk mengulas mengenai regulasi, penyamaan persepsi, hingga hal teknis semisal izin lingkungan dan sebagainya,” ucap politikus Partai Golkar itu.

Patarai menambahkan bahwa Maros menyambut baik rencana tersebut. Dia juga menekankan perlunya sosialisasi yang baik kepada masyarakat untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.

“Kami siap memfasilitasi serangkaian sosialisasi tersebut,” tambah Patarai.

Dia juga menyampaikan bahwa meski pabrik tersebut menggunakan teknologi mutakhir dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli, tentu tetap ada ruang bagi putra-putri Maros untuk ikut andil.

“Intinya ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Maros,” kuncinya.

Kemenhan RI saat ini memang sedang melakukan penjajakan pembangunan pabrik senjata maupun amunisi. Selain Maros, lokasi yang juga disiapkan adalah

Kabupaten Batubara di Sumatera Utara dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan.

Sebelumnya pihak Kemenhan merilis bahwa saat ini ada 141 industri pertahanan di Indonesia dengan berbagai produknya. Dianggap masih butuh tambahan. Pasokan amunisi dari industri dalam negeri juga belum mencukupi.

Diterbitkannya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, khususnya pada sub sektor pertahanan, membuka peluang pihak swasta untuk memproduksi senjata dan amunisi. (suf)

Penulis : | Editor :

Related posts