MAROS, MM – Seratusan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Maros menggelar unjuk rasa di beberapa titik, Rabu, 23 Maret 2022. Salah satunya di depan Gedung DPRD Maros.
Di kantor wakil rakyat tersebut, mereka menyuarakan pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Para buruh juga menyatakan sikap menolak revisi UU nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta meminta pemerintah lebih aktif dalam pengawasan terkait pelanggaran ketenagakerjaan.
Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir keluar ruangan dan menemui massa. Mengenakan kemeja lengan panjang kotak-kotak, ia berorasi menggunakan mikrofon pengunjuk rasa.
Patarai mengucapkan terima kasih kepada para pekerja dari berbagai perusahaan itu karena telah menyampaikan aspirasi. Itu disebutnya membantu dalam pengawasan pemerintah.
Patarai pun berjanji menyurat ke DPR RI. “Perjuangan teman-teman akan diperjuangkan juga oleh DPRD Maros. Saya sebagai ketua DPRD menjamin akan menyurat ke Jakarta,” tutur politikus Partai Golkar itu.
Patarai meminta salah satu perwakilan serikat turut bertanda tangan dalam surat yang akan dibuat tersebut.
Saat menerima pengunjuk rasa, Patarai didampingi dua legislator; Yusuf Sarro dan Amril.
Koordinator Aksi SPSI Maros, Ridwan mengapresiasi jaminan Ketua DPRD Maros. Ia berharap aspirasi para pekerja benar-benar tersampaikan. (abr)
