MATAMAROS.COM – Penangkapan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung beberapa waktu lalu berdampak luas. Selain kantor pusat, kepolisian juga melakukan penyelidikan di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin yang terletak di Kecamatan Mallawa, Maros.
Kapolsek Mallawa, AKP Dories mengatakan, penyelidikan memang terus dilakukan Polda. “Namun kegiatan di sana sudah tidak ada. Atribut di pesantren telah mereka turunkan juga,” katanya, Kamis, 16 Juni 2022.
Pesantren Khilafatul Muslimin dan sekretariatnya pun telah disegel. Dipasangi garis polisi. “Siswanya (santrinya) juga diliburkan dan dipulangkan,” bebernya.
Kasat Reskrim Polres Maros, AKP Aris Sumarsono, juga menyebut kegiatan di pesantren tersebut sudah tidak ada lagi.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Maros, Abdul Hafid M Talla, menyebut Khilafatul Muslimin sudah ada di Mallawa sejak 1998. Selama ini, ucap Hafid, imbauan pihaknya untuk memasang simbol negara diabaikan pihak Khilafatul Muslimin.
Namun yang jelas, sergahnya, pemerintah daerah di Maros tak pernah memberi izin kepada Khilafatul Muslimin. Pesantren yang mereka dirikan di Mallawa juga dipastikan ilegal. Tidak punya izin operasional.
Dari Jakarta, beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya merilis bahwa tujuan Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin untuk melanjutkan perjuangan Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan Kartosuwiryo. Serta kaderisasi ideologi kekhalifahan yang bertolak belakang dengan Pancasila.
Hari ini, pengurus Khilafatul Muslimin menyampaikan pernyataan sikap dari Purwakarta. Jamaluddin, Staf Daulah Jawa Bidang Umum Khilafatul Muslimin, menyebut, “Kami warga Khilafatul Muslimin tidak anti-Pancasila, tidak anti-NKRI, tidak anti-kebinekaan, Khilafatul Muslimin bukan musuh Pancasila dan tidak akan memusuhi Pancasila.”
Musuh Pancasila, kata Jamaluddin, adalah komunisme, marxisme, leninisme, kapitalisme, liberalisme, oligarki, dan koruptor. (ast)
