MATAMAROS.COM — Sebanyak 80 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Maros tengah menjalani evaluasi menyeluruh oleh Inspektorat.
Kepala Inspektorat Maros, Takdir mengatakan, evaluasi ini dilakukan seiring dengan kebijakan nasional yang mewajibkan minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui BUMDes.
Takdir mengatakan, langkah evaluasi ini menjadi krusial karena potensi dana yang akan masuk ke BUMDes sangat besar.
“Kalau dari 80 desa saja, kita perkirakan ada sekitar Rp1,6 miliar yang akan masuk ke BUMDes. Dana ini tidak boleh dikelola secara sembarangan,” ujarnya, Jumat, 23 Mei 2025.
Mantan Kepala Bapenda itu menyebut lebih dari 50 persen BUMDes di Maros tidak berjalan dengan baik.
Banyak di antaranya tidak memiliki laporan pembukuan, tidak jelas unit usahanya, bahkan pengurusnya sudah bubar.
“Kadang dananya habis, tapi tidak tahu dipakai usaha apa. Uangnya hilang begitu saja,” tuturnya.
Kondisi ini diperparah dengan pergantian pengurus di sejumlah desa. Banyak pengurus baru ragu untuk melanjutkan BUMDes karena tidak ada arahan usaha yang jelas.
Ia juga mengkritisi model usaha BUMDes yang terlalu monoton dan berisiko tinggi, seperti simpan pinjam, yang menurutnya justru sering menjadi sumber hilangnya dana desa.
Melihat persoalan ini, Inspektorat menawarkan solusi pelatihan.
Namun, pihaknya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dapat mengambil peran aktif dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan tersebut.
“Permasalahan utamanya adalah lemahnya kapasitas SDM. Tidak ada pembinaan, tidak ada pengawasan yang memadai,” tegasnya.
Dinas PMD diminta bisa mengatasi permasalahan BUMDes yang menggerogoti anggaran desa, tanpa hasil. (ast)
