MATAMAROS.COM — DPRD Maros menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa, 1 Juli 2025.
Sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai efisien dan sesuai ketentuan regulasi.
Namun, beberapa catatan strategis juga disampaikan sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.
Wahyu Try Arifin mewakili Fraksi PAN-PBB, menyampaikan apresiasi atas penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit BPK dan disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.557.313.901.218,85, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp1.464.819.624.748,62. Hal ini menunjukkan adanya surplus anggaran sebesar Rp92.494.276.470,23 yang patut diapresiasi dari sisi efisiensi pelaksanaan program,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keberadaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp44,32 miliar serta saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp45,29 miliar.
Menurutnya, dana ini perlu dimanfaatkan secara tepat dan strategis untuk mendukung program pembangunan di tahun berikutnya.
Pandangan serupa disampaikan Bambang Jayanto dari Fraksi Gabungan Golkar–Demokrat.
Ia menyebut realisasi belanja daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik.
“Dari total belanja yang dianggarkan sebesar Rp1.687.019.643.138, telah terealisasi Rp1.621.551.940.845,62 atau sekitar 96,11 persen. Ini mencerminkan keseriusan perangkat daerah dalam menjalankan program,” ujarnya.
Ia juga menilai capaian belanja operasi yang melebihi 95 persen meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah menjadi indikator positif perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin baik dibanding tahun sebelumnya.
Namun, pihaknya tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis.
Antara lain, perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan belanja tidak terduga yang realisasinya masih rendah (24,37 persen), serta perlunya fleksibilitas dalam merespons situasi darurat.
Sementara itu, Fraksi Nasdem , Muhammad Yusuf menyoroti posisi keuangan daerah yang masih berada pada kondisi likuid.
“Berdasarkan data, terlihat pendapatan masih lebih tinggi dibanding belanja. Artinya, posisi keuangan masih cukup aman,” ujarnya.
Ia juga menilai saldo akhir dari laporan arus kas dan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) berada dalam ambang batas aman.
Meski begitu, ia memberikan catatan agar laporan keuangan ke depan lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil dan perubahan anggaran untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi yang terukur.
Seluruh fraksi juga kompak mendorong Pemerintah Kabupaten Maros untuk segera menindaklanjuti catatan dan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024. (ast)
