NEWS  

AMSI Sulsel: Jangan Korbankan Keselamatan Anak Demi Kecepatan Berita

​MATAMAROS.COM — Persaingan ketat media siber dalam memburu kecepatan berita dan jumlah klik menyimpan sisi gelap. Hak dan keselamatan anak-anak yang terseret kasus kekerasan maupun masalah hukum sering terabaikan demi sensasi pemberitaan.

​Ancaman tersebut menjadi sorotan utama dalam AMSI Public Forum bertajuk “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum, Media, dan Rehabilitasi Sosial di Era Digital” di Sentra Wirajaya Makassar, Kamis, 5 November 2026. Pemimpin Redaksi Pijarnews, Dian Muhtadiah Hamna memandu acara.

​Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Selatan, Hajriana Ashadi, menegaskan, kecepatan jurnalistik tidak boleh dibayar dengan masa depan anak.

​“Perlindungan anak di era digital membutuhkan tanggung jawab bersama. Media tidak boleh hanya mengejar kecepatan informasi dan jumlah pembaca, tetapi juga harus memastikan setiap pemberitaan mengutamakan keselamatan, martabat, dan masa depan anak,” tegas Hajriana.

​​Sorotan juga disampaikan Ketua Bidang Bisnis dan Kemitraan AMSI Sulsel, Toto Sudarmongi. Menurutnya, kepungan platform digital menuntut independensi dan kehati-hatian ekstra dari redaksi. Pengunggahan identitas, foto, rekam jejak, hingga jejak digital anak secara sembrono bisa memberi trauma seumur hidup.

​“Kecepatan menyampaikan informasi harus tetap diimbangi dengan verifikasi, etika jurnalistik, dan komitmen untuk tidak mengeksploitasi anak demi kepentingan pemberitaan,” kata Toto.

​Dampak buruk pemberitaan yang kurang beretika juga dirasakan langsung di ranah penegakan hukum dan pendampingan korban. Pakar hukum pidana anak Universitas Bosowa, Dr Siti Zubaidah, mengingatkan bahwa proses hukum maupun publikasi kasus tidak boleh memicu penderitaan sekunder (revictimization) bagi anak.

​“Penanganan perkara yang melibatkan anak tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap kondisi psikologisnya,” jelas Zubaidah.

​​Dari sudut pandang pelayanan masyarakat, Kepala Seksi Pengaduan UPT PPA Sulsel, Nuraida, mengungkapkan tantangan penanganan kasus anak di era digital kian kompleks. Salah satu kendala terbesar adalah penyebaran konten kekerasan atau identitas korban secara berulang di media sosial, yang membuat anak enggan melapor karena takut dihakimi publik.

​“Anak yang mengalami kekerasan membutuhkan lingkungan yang aman untuk melapor. Penanganannya harus ekstra hati-hati agar mereka tidak kembali mengalami tekanan, stigma, atau trauma akibat penyebaran informasi di media sosial,” tutur Nuraida.

​Ketika pemberitaan meredup dan proses hukum selesai, persoalan anak belum sepenuhnya usai. Ketua Pokja Layanan dan Kehumasan Sentra Wirajaya, Sultan, menekankan krusialnya rehabilitasi sosial agar korban bisa kembali ke kehidupan bermasyarakat secara normal.

​“Ketika seorang anak mengalami kekerasan atau eksploitasi, yang perlu dipulihkan bukan hanya kondisi fisiknya, tetapi juga rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial,” ungkap Sultan.

​Forum yang digagas AMSI Sulsel bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI melalui Sentra Wirajaya Makassar, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, serta Kalla Toyota ini menegaskan satu pesan mendasar. Ekosistem digital yang aman bagi anak hanya bisa terwujud jika hukum, media, dan lembaga sosial bergerak selaras tanpa menumbalkan etika. (fik)