MATAMAROS.COM – Sebanyak 32.670 warga di Kabupaten Maros masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Meski demikian, Pemkab Maros menilai kondisi tersebut menunjukkan tren perbaikan karena jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2024 lalu, jumlah warga miskin di Maros tercatat sekitar 34.000 jiwa. Artinya, terdapat sekitar 1.330 orang yang berhasil keluar dari status kemiskinan pada 2025.
Capaian ini disebut sebagai realisasi angka kemiskinan terendah dalam lima tahun terakhir.
Fungsional Perencana Ahli Pertama Bappeda Maros, James David Mangawe, mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor yang saling berkaitan.
Menurutnya, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat masih menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
“Selain bantuan sosial, pertumbuhan sektor UMKM dan informasi, meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif ikut mendorong penurunan angka kemiskinan di Maros,” katanya, Selasa, 6 Januari 2026.
James juga mengakui Program Keluarga Harapan (PKH) masih berperan cukup besar dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Namun demikian, ia menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan di Maros masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Ketimpangan antarwilayah masih terjadi, pekerjaan musiman masih mendominasi, inflasi bahan pokok cukup berpengaruh, dan akses permodalan bagi masyarakat miskin masih terbatas,” tuturnya.
Lebih lanjut, James menjelaskan kategori penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan setiap tahun.
“Untuk 2025, garis kemiskinan berada di angka Rp560.172 per kapita per bulan. Jadi, penduduk yang pengeluarannya berada di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin,” jelasnya.
Wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kecamatan Bontoa dengan 10.305 jiwa.
Disusul Kecamatan Maros Baru sebanyak 8.584 jiwa dan Kecamatan Bantimurung dengan 7.915 jiwa.
Di sisi lain, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif.
Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai 74,79 poin.
“Capaian IPM ini menunjukkan adanya perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Anggota DPRD Maros, Muh Yusuf “Sarro” meminta pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri dengan capaian penurunan angka kemiskinan.
Ia menilai penurunan jumlah penduduk miskin patut diapresiasi, namun masih diperlukan langkah konkret dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penurunan ini tentu menjadi catatan positif, tetapi angka 32 ribu lebih warga miskin masih cukup besar. Pemerintah daerah perlu memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kecamatan Bontoa, Maros Baru, dan Bantimurung.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, penguatan UMKM, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kami berharap ke depan bukan hanya angka yang turun, tetapi kualitas hidup masyarakat miskin benar-benar meningkat,” tambahnya. (ast)
