Pungutan Bimtek Bersoal, Dua Kadis Sebut Kabid yang Paling Tahu

MAROS, MM – Acara bimtek kepala dan perangkat desa yang laporannya sudah masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) ternyata tidak diketahui persis pimpinan tertinggi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maros.

Eks Plh Kepala Dinas PMD Maros, Takdir, mengaku, kegiatan itu memang diadakan saat dirinya diamanahkan menjadi pelaksana harian. Namun, dia tak begitu mengetahui proses pelaksanaannya. Kepala Bidang Pemdes yang paham.

Read More

“Suratnya ke saya. Tetapi saya tidak pernah hadiri,” akunya kepada MataMaros.com, Senin, 30 Maret 2020.

Takdir menjelaskan, kegiatan tersebut tak dilaksanakan dinas. Ada lembaga eksternal yang ditunjuk.

“Jadi, saya hanya lewat telepon. Saya sampaikan ke kepala bidangnya, silakan jalan saja kalau misalnya itu penting,” kata kadisdik Maros ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Maros, Husair Tompo, juga mengarahkan ke Kabid Pemdes jika ingin mengetahui persis pesoalan teknis bimtek ini. Lantaran dia sedang mengambil cuti saat pelaksanaan.

“Koordinasi sama pelaksana tugas atau kabidnya, Pak Syamsul. Laporannya berjalan lancar kata Pak Kabid (Pemdes),” ujar Husair.

Menariknya, Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD, Syamsul, juga mengaku kalau bidangnya tak ada sangkut paut dengan bimtek itu. Teknisnya dilaksanakan salah satu lembaga yang diklaim sudah ditetapkan Kemendagri.

“Pemdes hanya memfasilitasi. Menyampaikan ke desa bahwa ada kegiatan sepeti ini yang harus dilaksanakan,” katanya.

Mengenai pungutan pembayaran pun, klaim Syamsul, ditentukan dan disepakati pihak pelaksana dan peserta. Anggarannya diambil dari APBDes yang menganggarkan peningkatan kapasitas aparatur desa masing-masing.

“Kalau masalah besaran bukan saya yang menentukan, itu kewenangan lembaga. Termasuk dilaksanakan di mana kegiatannya. Saya saja hadir sebagai undangan. Bukan PMD yang pungut biaya,” ujarnya.

Tetapi, meski mengaku hadir sebagai undangan, Syamsul bisa detail menjelaskan soal pembayaran. Nominal yang mesti dibayar setiap peserta, kata dia, sebesar Rp3,5 juta. Itu untuk biaya makan dan penginapan selama tiga hari. Selain itu, ada pula untuk honor narasumber, tas, id card, dan flash disk.

Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa itu digelar di Hotel Horison Ultima, Makassar, 5-7 Desember 2019. Ada sejumlah peserta yang mengeluhkan tingginya biaya untuk mengikuti bimbingan teknis tersebut. Bahkan kepala desa juga yang mengadukannya ke Kejari Maros.

“Ada yang mengeluh pembayaran tinggi. Ada yang mengeluh kenapa mesti diarahkan ke situ (hotel),” ungkap Dhevid Setiawan, Kasi Intel Kejari Maros.

Acara ini dikoordinasikan oleh Bidang Pemdes Dinas PMD, menjalin komunikasi dengan para kepala desa. (abr)

Penulis : | Editor :

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.