Derita Panwascam di Maros; Berutang Kertas hingga Kasbon untuk Makan

MAROS, MM – Di pundak mereka pesta demokrasi diharap tanpa kecurangan. Paling tidak, berkurang dibanding pemilihan-pemilihan sebelumnya. Namun tugas yang dibebankan tak sebanding dengan akomodasi yang disiapkan negara.

Beberapa hari ini, derita para anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Maros terus terekspose. Gaji mereka tidak kunjung cair. Sudah tiga bulan.

Read More

Lantas, bagaimana kisah di balik perih itu? Ketua Panwascam Lau, Fitrawahyudi membeberkan, kondisinya sangat memprihatinkan. Lebih dari 90 hari mereka bekerja, tak sepeserpun anggaran.

Alat-alat tulis seperti kertas berutang di toko. Listrik dan air menunggak. Sewa kantor belum dibayar.

“Untuk makan dan ngopi, kami terpaksa kasbon di warung dekat sekretariat,” ujarnya, Jumat, 3 April 2020.

Duka bertambah. Seiring akan ditundanya pilkada, panwascam dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros dinonaktifkan. Pekerjaan hilang. Gaji yang tertunda kian tak jelas. Tagihan berdatangan.

Kesabaran habis. Siang tadi, Aliansi Panwascam se-Kabupaten Maros menggelar aksi dan rapat dengar pendapat dengan pimpinan Bawaslu Maros di kantor Bawaslu Maros.

Aliansi mendesak Bawaslu Kabupaten sesegera mungkin mencairkan anggaran pengawasan selama tiga bulan ini.

Selain masalah honor, lanjut Fitrawahyudi, pihaknya juga mendesak pimpinan Bawaslu Kabupaten mau melihat kondisi yang terjadi di tingkat Panwascam. Terdesak oleh berbagai hal.

“Kami juga didesak oleh pemenuhan hak-hak orang lain yang terkait dengan anggaran Panwascam, seperti sewa sekretariat, pembayaran listrik dan air, serta kebutuhan ATK, dan lain-lain,” tambahnya.

Menurutnya, pimpinan Bawaslu Maros tidak melakukan koordinasi dengan baik, dengan pihak pemerintah kabupaten.

“Kami juga menuntut agar pimpinan Bawaslu Maros hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Maros, Selasa, 7 April 2020 nanti,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Maros, Sufirman mengaku bahwa pihaknya telah menuntut agar Pemda Maros segera mencairkan anggaran dari dana hibah Pilkada 2020.

“Karena yang berutang itu bukan hanya Panwascam. Bawaslu Maros juga berutang ke pihak rekanan dalam proses kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Sufirman menuturkan, sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 November 2019 lalu, anggaran belum juga dicairkan oleh pihak Pemkab Maros.

Sudah tiga hari ini, MataMaros.com coba mengonfirmasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Maros, Sam Sofyan. Namun, yang bersangkutan tidak mau berkomentar.

Hari ini upaya sama kami lakukan kepada Bupati Maros, Hatta Rahman, namun dia juga memilih no comment. Padahal, kisruh ini konon sudah diadukan ke pemerintah pusat.

Entah mengapa pemerintah daerah ngotot menahan hak mereka. Entah bagaimana nasib para pengawas pemilu itu nantinya. Juga utang-utang mereka. (mal)

Penulis : | Editor :

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.