Pejabat BPKPD Abaikan Panggilan Dewan, Honor Panwascam Makin “Kabur”

MAROS, MM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait honor panwascam belum membuahkan hasil. Tak satu pun pihak pemerintah kabupaten (pemkab) yang hadir.

Ketua Panwascam Lau yang juga sebagai koordinator aksi, Fitrawahyudi, menyayangkan kondisi ini. Apalagi pekasanaan RDP sudah berkali-kali diminta.

Read More

“Jumat kemarin, kami datang tetapi tidak ada pihak DPRD yang mau terima. Kami berbesar hari ditunda, tiba-tiba dapat hal yang tak mengenakkan seperti ini,” katanya usai RDP di Ruang Rapat Utama DPRD Maros, Selasa, 7 April 2020.

Jika belum ada hasil, panwascam tetap menunggu di DPRD Maros hingga diberikan kejelasan soal kewajiban yang harus ditunaikan kepada mereka. Salah satu poin tuntutannya, yakni pembayaran honor selama tiga bulan.

Selain itu, ada pula uang pribadi yang digunakan untuk operasional, seperti sewa sekretariat, listrik, air, dan ATK. “Di luar honor itu sekitar Rp70 juta yang digunakan. Kalau honor kan sekitar Rp30 juta,” sebutnya.

Sementara itu, Amran Yusuf, legislator yang menerima aspirasi panwascam, mengatakan, mestinya pemkab harus datang memberikan klarifikasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Maros.

“Sampai saat ini saya tidak tahu alasan pemda kenapa tidak datang. Mereka ini menuntut hak. Kalau hak kan diberi sesuai aturan. Tidak boleh ditahan-tahan,” ungkap ketua komisi II DPRD Maros ini. (kar)

Penulis : | Editor :

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.