Akhirnya Pemkab Tambah Anggaran Covid-19, Menjadi Rp14 Miliar

MAROS, MM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros berencana menambah anggaran penanganan Covid-19. Totalnya Rp14 miliar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan, sebelumnya sudah ada realokasi anggaran Rp6 miliar. Ke depan, ada penambahan lagi.

Read More

“Belanja tak terduga sebanyak Rp2 miliar, ada penambahan menjadi Rp5 miliar. Ini perencanaan. Belum ditetapkan,” sebutnya, Senin, 13 April 2020.

Dia juga menyebutkan, bantuan sosial yang sebelumnya Rp1 mikiar menjadi Rp3 miliar. “Kesuluruhan, totalnya Rp14 miliar,” imbuh eks Kadis Kominfo Maros ini.

Khusus anggaran reses yang diberikan DPRD, kata dia, akan melalui mekanisme perubahaan anggaran. Saat ini, anggaran yang tersedia dipakai untuk mengadakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Kita sudah memiliki 772 baju hazmat yang siap didistribusikan ke puskesmas dan rumah sakit,” ungkapnya

Selain itu, ada pula pengadaan APD yang masih ditunggu pengirimannya di pekan ketiga April. “Mudah-mudahan sebelum habis, sudah datang,” ujar Davied.

Penganggaran Pemkab Maros untuk penanggulangan corona memang jadi topik utama belakangan ini di Maros. Banyak pihak mengkritik sedikitnya dana yang disiapkan pemerintah daerah.

Di media sosial, satire dan meme begitu banyak. Ada juga yang membandingkan dengan daerah lain.

Hari ini anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ajiep Padindang juga menyoroti itu. Dia bilang, pemerintah pusat memberi ruang cukup luas untuk mengalihkan anggaran demi penyelamatan masyarakat dari penyakit berbahaya, Covid-19.

“Baca Perppu Nomor 1 tahun 2020. Itu sudah cukup kuat untuk bupati bertindak soal keuangan,” ujar Ajiep kepada MataMaros.com, Selasa, 14 April.

Seharusnya, kata mantan anggota DPRD Sulsel itu, Maros menggunakan anggaran Pemda lebih banyak lagi. Tidak seperti sekarang yang cuma dialokasikan Rp6 miliar.

“Beli APD, beli sembako, antisipasi karantina wilayah,” cetus mantan Ketua Komite IV DPD RI itu.

Ajiep juga rajin bersuara lewat media sosial. Misalnya saat menanggapi status Facebook Akbar Endra, mantan anggota DPRD Maros, pagi ini. Dia mengiyakan pendapat Akbar soal tidak perlunya kepala daerah cemas berlebihan soal pengalihan anggaran.

“Ketua KPK Pak Firly, Menteri Dalam Negeri Pak Tito, Kapolri Pak Idham Azis, juga anggota Komisi III DPR RI Pak Supriansa, mengatakan: Keselamatan Warga adalah Hukum tertinggi. “Salus Populi Supreme Lex Esto”.” Tulis Akbar.

Akbar melanjutkan, Firly saat rapat daring dengan para bupati dan sekda se-Indonesia, 8 April lalu juga sudah menegaskan, subjek hukum yang menjadi pembuat kebijakan tidak dapat diberikan sanksi pidana selama mengutamakan keselamatan warganya.

“Saya ingin mengajak sahabat Facebooker, seluruh warga Maros, agar kita mengapresiasi para pemimpin daerah: Kabupaten Bone yg telah menganggarkan Rp86 miliar untuk penanganan Covid-19, sekalipun daerahnya belum menjadi zona merah. Soppeng Rp13 miliar (2 Positif), Wajo Rp23 Milyar (0 Positif) per kemarin,” lanjut Akbar.

“Semua daerah kita apresiasi, termasuk daerah kita Kabupaten Maros, yang telah menganggarkan Rp6 miliar (18 positif/zona merah) per kemarin,” tambah politikus Partai Demokrat itu. (kar)

Penulis : | Editor :

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.