MAROS, MM – Masih ada desa yang belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warganya. Kepala desanya dinilai lamban.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Maros, Husair Tompo, mengatakan, pihaknya sudah sering mengimbau untuk mempercepat administrasinya. Namun, masih ada saja yang tidak menyerahkan.
Laporannya, baru sekitar 44 desa dari 80-an desa yang menyetor administrasi hingga akhir pekan lalu. Memang ada beberapa yang dipersyaratkan saat mengusulkan pencairan, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), data stunting, dan Perdes tentang BLT Dana Desa.
“Kita selalu imbau karena administrasinya di kita. Kalau tidak mengusulkan anggaran, kita selalu tegur agar dipercepat,” ungkapnya kepada MataMaros.com, Senin, 18 Mei 2020.
Hanya saja, kata Husair, ada sedikit desa yang membandel. “Ada memang kepala desa yang lambat. Sudah berapa kali kita sampaikan. Saya juga heran,” katanya.
Karenanya, wajar jika pencairan BLT tak bersamaan. Ia mencontohkan, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, menyalurkan lebih awal karena memang gerak cepat.
“Begitu dia terima surat dari Kemendes, baca syaratnya, langsung cari data miskin sesuai dengan kriteria. Ngapain tinggal-tinggal,” imbuh Husair.
Padahal, lanjut dia, sudah ada surat dari Kemendesa soal penyaluran BLT. Pembayaran untuk April sudah harus dimulai paling lambat 7 Mei 2020.
Menurutnya, desa kemungkin bermasalah pada pendataan. Lambat bergerak. Padahal, sudah jelas di Permendes Nomor 6/2020 yang memetintahkan segera membentuk tim pendataan penerima.
“Kita juga tidak ada kebijakan membentak Pak Desa. Padahal saya sudah telepon, WA, dan sampaikan di grup. Tidak ada kekuatan kita memberi sanksi,” ujar Husair.
Kata dia, persoalan adanya desa yang melaksanakan penyaluran BLT, sebaiknya dikonfirmasi ke camat. “Saya paling tegur saja,” katanya. (kar)
