Tito Karnavian Ancam Periksa Kepala Daerah yang Tak Cairkan Dana Hibah Pilkada

Mendagri Tito Karnavian disambut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. (FOTO: IST)

MAKASSAR, MM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian kecewa dengan rendahnya pencairan anggaran Pilkada yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Khususnya empat daerah di Sulsel.

Mantan Kapolri ini membeberkan, ada empat kabupaten di provinsi ini yang masuk kategori rendah dan sangat rendah tekait dukungan anggaran pemerintah daerah ke KPUD dan Bawaslu.

Read More

Kabupaten Soppeng dan Toraja Utara di kategori rendah. Kabupaten Barru dan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat rendah.

Tito menyebut Kabupaten Soppeng baru mencairkan 41 persen anggaran KPU, atau hanya Rp10,4 miliar dari total Rp25 miliar.

Sebelumnya, Bawaslu Maros juga mengeluhkan lambannya pencairan dana hibah. Operasional mereka sampai terganggu. Panwascam di kecamatan mesti mengutang untuk sekadar beli kertas.

Tito menegaskan tak boleh ada perubahan nilai NPHD dari yang telah ditetapkan pemerintah serta instansi terkait. Anggaran pilkada tak boleh digeser untuk aktivitas lain, lantaran merupakan agenda nasional yang sangat penting.

“Pekan ini sudah harus selesai. Karena KPU dan Bawaslu akan menggunakan anggaran itu untuk pembelian APD pada agenda coklit 15 Juli mendatang. Yang telat, akan kami periksa,” ujarnya saat Rakor Persiapan Pilkada di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, kemarin.

Ia juga meminta agar KPU dan Bawaslu memanfaatkan sisa kas yang ada untuk memenuhi kebutuhan APD bagi petugas adhoc yang sudah mulai bekerja.

Selain itu, anggaran untuk TNI-Polri juga tak bisa diganggu gugat. Jika perlu, ada penambahan untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan optimal. “Kalau ada penambahan, berarti ada pengertian dari pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan, pihaknya sudah membentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang akan bekerja saat proses Coklit pada 15 Juli mendatang. Tahap pertama dari APBN untuk APD telah dialokasikan. Totalnya Rp29,28 miliar.

Hanya saja, pihaknya menunggu pencairan. Sementara untuk verifikasi faktual data pendukung calon perseorangan di Maros dan Selayar juga hampir rampung. Ditargetkan tuntas 12 Juli mendatang. (fik)

Penulis : | Editor :

Related posts