MATAMAROS.COM — Presiden Joko Widodo masih melarang buka puasa bersama tahun ini. Alasannya pun masih sama, pandemi Covid-19.
Mereka yang dilarang mulai menteri dan bawahannya, termasuk pemerintah daerah hingga tingkatan bupati, berlaku selama Ramadan 1444 Hijriah. Kepala badan atau lembaga, termasuk pimpinan TNI dan Polri juga tak terkecualikan.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengaku sudah menerima surat edaran larangan bukber itu juga. Namun dia menyebut itu hanya berlaku untuk pejabat dan ASN.
“Kita sudah lakukan konfirmasi terkait larangan bukber ini. Masyarakat masih mendapatkan izin untuk bukber. Yang dilarang itu pejabat negara,” ujar Chaidir, Jumat, 24 Maret 2023.
Sebagai gantinya, kata alumni Ilmu Pemerintahan Unhas itu, pihaknya mengagendakan safari Ramadan ke kecamatan-kecamatan.
Larangan bukber dari presiden ini menyita kontroversi. Tak sedikit yang protes. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, arahan tersebut mengesankan Jokowi kurang ramah dengan umat Islam.
“Kasihan Presiden, sepertinya ada pembisik yang salah kasih masukan. Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau kurang ramah dengan umat Islam,” kata Aboe.
Jika alasan berbuka puasa bersama karena Covid-19, kata dia, maka masyarakat pasti ingat hajatan mantu Presiden Jokowi. Aboe menjelaskan, untuk pengamanan hajatan saja membutuhkan lebih dari dua ribu orang. Sementara tamu undangan mencapai enam ribu orang. Dia mengatakan acara hajatan mantu Jokowi bisa digelar dan aman-aman saja.
Aboe juga menyoroti gelaran konser Blackpink yang digelar beberapa hari lalu. Acara itu dilangsungkan dengan 70 ribu penonton, tanpa alasan Covid-19 dalam penyelenggaraannya.
“Tapi kenapa saat Ramadan, orang mau buka puasa bersama, alasan Covid-19 kembali muncul?” ujarnya.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyarankan Sekretaris Kabinet merevisi surat tersebut untuk menghindari kesan pemerintah anti-Islam.
Masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah, menurut Yusril, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olahraga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang. (ast-bs)
