MATAMAROS.COM — Angin segar bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Maros. Sebanyak 4.520 PPPK paruh waktu kini berpeluang besar naik status menjadi penuh waktu.
Pemkab Maros telah merampungkan dan menyerahkan data mereka ke pemerintah pusat. Kendati demikian, hingga kini Pemkab mengaku belum menerima petunjuk teknis (juknis) maupun surat resmi.
Meski masih menunggu, Bupati Maros, Chaidir Syam, secara terbuka menyambut positif. Menurutnya, kebijakan tersebut membawa berkah bagi kesejahteraan pegawai karena berimplikasi langsung pada kenaikan penghasilan.
“Sebagai pemerintah, kami mengapresiasi kebijakan itu karena artinya ada kenaikan gaji saat mereka menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Chaidir, Selasa, 10 November 2026.
Mantan Ketua DPRD Maros ini berharap seluruh PPPK paruh waktu di wilayahnya dapat menikmati peningkatan status tersebut tanpa terkecuali.
Namun di balik optimisme itu, kebijakan ini menyimpan tantangan tersendiri bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Chaidir memperkirakan, jika seluruh pembiayaan gaji nantinya dibebankan sepenuhnya ke daerah, Pemkab Maros harus merogoh kocek hampir Rp200 miliar per tahun.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih alokasi pembayaran gaji PPPK penuh waktu agar tidak menjadi beban berat bagi keuangan daerah.
“Kita berharap gajinya bisa langsung dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kalau memang harus dibebankan ke daerah, tentu kita akan berusaha menyesuaikan,” pungkasnya. (ast)
