MATAMAROS.COM — Kabar gembira datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat bersama DPR RI menetapkan bahwa semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 Januari 2027.
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas bersama pimpinan DPR RI dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
“Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Jika sebelumnya baru tenaga pengajar atau guru, hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo.
Penyesuaian status menjadi penuh waktu ini berlaku secara menyeluruh lintas profesi, mulai dari guru, dosen, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol-PP, tenaga kesehatan (nakes), hingga tenaga teknis dan pelaksana lapangan lainnya. Tak hanya itu, mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dimulai pada tahun 2027.
Evaluasi Ketat dan Sanksi di Maros
Meski regulasi pusat menjanjikan kepastian status ASN pada 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros saat ini tetap memberlakukan evaluasi kinerja ketat untuk menentukan perpanjangan kontrak kerja tahunan para PPPK paruh waktu.
Nasib keberlanjutan kontrak 4.520 PPPK paruh waktu yang aktif di Kabupaten Maros akan ditentukan pada Desember 2026 mendatang. Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni AB, menyampaikan bahwa proses evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir November 2026 sebelum dilaporkan kepada Bupati Maros, Chaidir Syam, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Penilaian dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu hasil kerja dan perilaku kerja, termasuk tingkat kedisiplinan dan kehadiran,” kata Sri.
Sri menambahkan, Pemkab Maros telah menerbitkan surat edaran tegas terkait sanksi kehadiran. Pegawai yang tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan atau akumulasi 28 hari tanpa keterangan dalam setahun akan dikenakan penghentian gaji hingga pemutusan kontrak.
“Saat ini terdapat enam PPPK paruh waktu yang gajinya sudah dihentikan karena tidak masuk kerja. Keenam pegawai tersebut dipastikan tidak akan diperpanjang kontrak kerjanya,” tegas Sri.
Selain enam pegawai yang terkena sanksi, BKPSDM Maros mencatat ada 46 orang mengundurkan diri, 19 orang memasuki batas usia pensiun, dan 8 orang meninggal dunia. Hal ini menyisakan 4.520 PPPK paruh waktu yang masih terdata aktif.
Alokasi Anggaran dan Skema Gaji
Untuk membiayai 4.520 PPPK paruh waktu tersebut, Pemkab Maros mengalokasikan anggaran daerah sebesar Rp48 miliar per tahun.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menjelaskan bahwa besaran gaji PPPK paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tingkat pendidikan, serta risiko dan beban kerja masing-masing pegawai.
“Nominal paling rendah sekitar Rp500 ribu untuk kualifikasi pendidikan lulusan SD. Namun, bagi tenaga kebersihan atau buruh sampah, meski berpendidikan SD, gajinya minimal Rp1,1 juta karena mempertimbangkan beban kerja,” jelas Chaidir.
Sementara itu, gaji tertinggi mencapai Rp2,5 juta diberikan kepada tenaga spesifik seperti teknisi penerangan jalan umum (PJU), teknisi tower, dan keamanan IT. Khusus untuk profesi guru, Pemkab Maros menetapkan standar gaji minimal Rp1 juta per bulan.
Belum ada informasi resmi soal gaji PPPK paruh waktu jika sudah diangkat jadi PPPK penuh waktu. (*/ast)
