MATAMAROS.COM — Suasana di sekitar proyek pembangunan duplikasi Jembatan Maros (arah Kabupaten Pangkep) mendadak tegang pada Rabu, 12 November 2026. Sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris mendatangi lokasi dan memprotes proyek karena menganggap sebagian lahan tersebut adalah milik keluarga mereka.
Akibat aksi ini, alat berat yang tengah bekerja terpaksa menghentikan aktivitasnya. Aparat kepolisian dan Satpol-PP tampak berjaga di lokasi untuk mengamankan situasi.
Di tengah kericuhan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Maros, Ikram Rahim, kebetulan melintas. Meski tidak mendapat undangan khusus, ia memilih memutar balik kendaraannya demi melihat langsung duduk persoalan.
“Saya lewat, karena memang tugas saya. Sekalipun saya tidak dipanggil, saya harus singgah. Saya mutar balik baru ke sana,” ujar Ikram.
Di lokasi, Ikram sempat dipersilakan memberikan sambutan di hadapan warga, aparat, dan Satpol-PP. Namun, ia memilih menolak berbicara karena memegang prinsip untuk tidak memberi harapan tanpa kejelasan.
“Saya bilang, nanti dulu, saya tidak mau bicara. Kalau saya bicara, saya harus punya solusi. Kalau belum ada solusi, bagaimana saya bisa bicara di situ,” tuturnya.
Ikram bergerak cepat. Ia menghubungi Bupati Maros, Chaidir Syam, untuk mencari solusi. Dari komunikasi tersebut, ia diarahkan berkoordinasi dengan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, yang sebelumnya memang telah mengawal persoalan serupa.
Ikram bersama pihak terkait sepakat bertemu di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros. Pertemuan ini turut melibatkan perwakilan pendamping hukum serta warga yang mengaku ahli waris untuk memeriksa dokumen warkah tanah secara transparan.
Sempat ada kendala awal. Warkah tersebut tidak bisa dibuka sembarangan karena menyangkut aturan administrasi pertanahan. Namun, setelah dibuka dan diperiksa bersama, titik terang akhirnya ditemukan.
Berdasarkan hasil pengecekan dokumen di BPN, terungkap bahwa bidang tanah di sisi jembatan yang dipersoalkan ternyata berstatus sebagai fasilitas umum (fasum).
Temuan ini sekaligus menjadi kunci penyelesaian sengketa. Ikram juga menambahkan bahwa bidang tanah lain di sekitar lokasi pembangunan kini sudah klir dan tidak lagi menjadi hambatan. (*/ast)
