MAROS, MM – Sebanyak 716 pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun calon wali kota dan wakil wali kota yang bakal bertarung di Pilkada Serentak 2020, 9 Desember 2020. Ditambah 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, dari jumlah itu, sudah ada 1.482 orang yang melaporkan harta kekayaanya (data per 19 Oktober 2020).
Nah, 10 besar calon kepala daerah paling tajir ada di Sulsel. Salah satunya adalah kontestan Pilkada Maros 2020.
Dia adalah Andi Tajerimin, calon bupati nomor urut 1. Calon usungan Golkar, PKB, Demokrat, dan Gerindra ini menjadi cabup terkaya kelima se-Nusantara. Putra Bantimurung, Maros yang pengusaha kapal di Papua itu memiliki kekayaan sebanyak Rp143,49 miliar.
Dalam berbagai kesempatan, Tajerimin menuturkan bahwa kemapanan yang digapai setelah 32 tahun di tanah rantau membuatnya tak lagi punya misi mencari uang di Maros.
“Untuk kehidupan sehari-hari, rasanya cukup dan itu sudah sangat saya syukuri,” ujarnya.
Itu juga yang membuat Tajerimin, juga pendampingnya Havid S Fasha, menolak mendapat bantuan sponsor.
Ketua Fraksi Partai Golkar Maros, Mansyur Janong menyebut fakta Tahfidz (akronim Tajerimin-Havid) tegas menolak sponsor menjadi hal yang menarik.
Dari tiga paslon, imbuh Mansyur, hanya Tahfidz ini yang murni menggunakan uang sendiri. “Tanpa cukong. Sehingga, nantinya tak ada beban,” ujarnya saat kampanye di Bajimangai, Kecamatan Marusu, Maros, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, peringkat satu calon bupati paling kaya di Indonesia ada di Pilkada Bulukumba, Sulsel. Dia adalah Muchtar Ali Yusuf. Total hartanya Rp287,55 miliar. Muchtar dikenal sebagai seorang pengusaha dan turunan bangsawan.
Kedua ada nama M Ramdhan “Danny” Pomanto, calon wali kota Makassar. Danny memiliki kekayaan Rp197,52 miliar. Calon kepala daerah terkaya keempat di Indonesia.
Satu lagi adalah anak muda bernama Fadli Ananda. Calon wakil wali kota Makassar pendamping Syamsu Rizal itu mempunyai aset sebesar Rp149,26 miliar. Fadli yang seorang dokter dan pebisnis merupakan calon wakil termakmur keempat se Indonesia.
Ketua KPK Firli seperti dirilis Pinisi mengakui bahwa untuk menjadi bupati atau wali kota itu harus mengeluarkan biaya mencapai puluhan miliar.
“Kalau mau ideal menang pilkada, bupati atau wali kota setidaknya harus punya uang Rp 65 miliar,” kata Firli. (mal)
