MATAMAROS.COM — Masih terpaut waktu lebih dari setahun lagi sebelum masuk ke tahapan Pemilu 2024 untuk memilih presiden hingga anggota dewan. Disusul oleh pilkada. Namun politikus Wawan Mattaliu mengingatkan potensi makin masifnya praktik money politic atau politik uang.
Mantan anggota DPRD Maros itu mengungkap, beberapa pengusaha atau perusahaan malah sudah lebih bersiap ketimbang orang parpol. Para cukong itu siap mencederai lagi pesta demokrasi.
Wawan mengaku memaklumi jika banyak yang pesimistis politik uang bisa dihentikan. Sebab masyarakat terbiasa melihat kekacauan itu terjadi. Jual-beli suara di mana-mana.
“Maaf saja, sebagian besar anggota DPRD kita di kabupaten saat ini entah telah berbuat apa. Saya kira itu bukti bahwa pemilihan tidak betul-betul bisa meloloskan yang kompeten. Salah satu penyebabnya ya money politic,” ucapnya, pada Diskusi Publik “Money Politic Itu Tidak Asyik”, di Warkop Bagas, Maros, Sabtu, 15 Oktober 2022. Diskusi tersebut diinisasi Tabloid TARGET.
Dalam diskusi yang dipandu Pemred MataMaros.Com, Imam Dzulkifli itu, Wawan juga memunculkan gagasan agar Bawaslu diberi kekuatan dan kewenangan lebih besar. Tentu, tambah dia, itu sangat terkait dengan jumlah personel dan penganggaran.
Ketua Bawaslu Sulsel, L Arumahi tidak menampik masih masifnya politik uang. Makanya, semua pihak harus terlibat dalam gerakan bersama memberangus itu.
“Bawaslu tidak bisa sendiri. Parpol, masyarakat, dan semuanya harus ada dalam semangat yang sama,” tutur mantan wartawan itu.
Wakil Ketua DPRD Maros, Haeriah Rahman menyebut masih ada harapan untuk memperbaiki situasi. Dia sepakat dengan usulan salah seorang peserta diskusi, agar para elite memberi teladan pada event-event politik mendatang.
Soal money politic yang mempengaruhi kualitas anggota legislatif, Haeriah juka tidak menampik. Makanya dia meminta uji publik sebelum penetapan caleg betul-betul dimanfaatkan untuk menguliti kandidat.
“Kalau protesnya baru dilakukan saat anggota dewan itu terpilih, tentu tidak efektif lagi,” ucapnya.
Arumahi pada diskusi itu mengeluhkan lemahnya kaderisasi di parpol-parpol. Kader yang kemudian dimunculkan didominasi mereka yang hanya bisa mengandalkan uang.
Sedangkan Wawan, sekali lagi, menyebut Bawaslu juga belum cukup kuat untuk melakukan pengawasan pemilu. Haeriah meminta Bawaslu lebih gesit lagi dalam menangani pelanggaran politik uang.
Pemred Tabloid TARGET, Muhammad Rusli menuturkan, memang butuh komitmen besar untuk memusnahkan politik uang. Ia juga mengakui sudah banyak orang yang pesimistis.
“Namun setidaknya hari ini kita telah memulai satu langkah. Mudah-mudahan masyarakat kita, termasuk para politikus, tergerak hatinya untuk tidak menghalalkan segala cara. Money politic hanya akan menghasilkan pemerintahan yang korup,” ucap Rusli. (abr)
