MATAMAROS.COM — Pemkab Maros tengah melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos). Pengelola Data Bantuan Sosial Kabupaten Maros, Darwis mengatakan, saat ini masih ada masyarakat yang sudah dalam kategori layak namun masih mendapatkan bantuan.
“Banyak juga yang layak dapat bansos namun tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Maka perlu dimutakhirkan datanya supaya tepat sasaran,” katanya, Kamis, 26 Januari 2023.
Darwis menyebut DTKS wajib dimutakhirkan minimal sekali setahun. Namun pihaknya belum mengetahui berapa KPM atau keluarga penerima manfaat yang akan dicoret.
“Tergantung hasil validasinya,” ucapnya.
Pembaruan data kali ini berbasis citra satelit pengindraan jauh. Hasil pemutakhiran bakal menampilkan titik koordinat dan status sosial rumah tangga penerima bansos.
Ia mejelaskan untuk penetapan data awal dilakukan verval (verifikasi dan validasi) dengan beberapa kriteria fakir miskin yang layak dapat bantuan sosial.
Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun terakhir. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau plesteran.
Kemudian, tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng.
“Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik,” beber Darwis.
Semua rumah tangga yang sesuai kriteria akan di-input pada citra satelit pengindraan jauh dan menentukan titik koordinat rumahnya. Gunanya untuk melihat sebaran keluarga miskin di Maros.
“Data finalnya yang akan diusulkan menjadi keluarga penerima manfaat melalui Aplikasi SIKS-NG Kemensos kemudian disahkan oleh bupati untuk ditetapkan oleh Menteri Sosial,” tuturnya.
Sebelumnya, sebanyak 715 nama keluarga penerima manfatat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Maros dicoret. Mereka dinilai sudah masuk kategori sejahtera.
Faktor lainnya adalah sudah tidak memiliki komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah anak dari penerima PKH sudah tamat atau juga putus sekolah. Ada juga penerima manfaat dalam kategori tertentu sudah meninggal.
Berkurangnya jumlah penerima terjadi setiap bulan. Sebab validasi PKH sesuai regulasi juga bisa dilakukan setiap bulan. Dinas Sosial akan mendata ulang masyarakat yang layak. (ast)
