MAROS – DPRD Kabupaten Maros siap menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, termasuk isu pelayanan kesehatan dan krisis air bersih. Hal tersebut disampaikan saat menerima aksi demonstrasi Himpunan Pemuda, Pelajar,dan Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros di depan Kantor DPRD Kabupaten Maros, Rabu, 4 November 2026.
Ketua Komisi III DPRD Maros, Haeriah Rahman, bersama Ketua Komisi I, Ikram Rahim menemui pengunjuk rasa.
Haeriah mengungkapkan, pihak DPRD Maros sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah terkait persoalan pelayanan di RSUD dr La Palaloi yang belakangan menjadi sorotan publik. Di antaranya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen rumah sakit hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk melihat langsung kondisi pelayanan di lapangan.
“Kami juga menyarankan agar disediakan kotak aduan di rumah sakit, sehingga masyarakat bisa menyampaikan keluhan terkait pelayanan,” ujar Haeriah.
Selain itu, pihaknya mendorong penataan pelayanan yang lebih transparan dan profesional. DPRD menyarankan agar seluruh tenaga kesehatan menggunakan papan nama untuk memudahkan mengenali petugas, serta mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien dalam setiap proses pelayanan kesehatan.
Terkait tuntutan krisis air bersih yang dikeluhkan warga, Haeriah menambahkan bahwa DPRD Maros saat ini sedang aktif membahas rencana penyertaan modal untuk PDAM.
Dalam aksi itu, Jenderal Lapangan HPPMI Maros, Faiz, menyampaikan, mereka membawa 10 tuntutan utama. Semua lahir dari keresahan mahasiswa terhadap masalah mendasar masyarakat Maros, mulai dari pelayanan kesehatan, krisis air bersih, hingga maraknya tambang ilegal.
“Kami tidak menuntut hal yang mewah. Kami hanya ingin masyarakat yang sakit dilayani, warga yang haus mendapatkan air, dan tanah Maros tidak dikeruk tanpa hukum,” kata Faiz.
Dalam sektor kesehatan, HPPMI mendesak Bupati Maros melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan pelayanan RSUD dr La Palaloi serta mempublikasikan hasilnya.
Mengenai krisis air bersih, mahasiswa meminta Bupati Maros menjadikan penanganan air bersih sebagai prioritas dalam APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Mereka mendorong percepatan pembangunan SPAM di kawasan pesisir (Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marusu), keterbukaan data PDAM, penambahan armada distribusi air darurat, hingga pemulihan kawasan hulu DAS Maros.
Terkait tambang ilegal di Kecamatan Tanralili dan Moncongloe, HPPMI mendesak Kapolres Maros menindak tegas pelaku, pemodal, hingga pembeli hasil tambang sesuai Pasal 158 dan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020, serta mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak yang membekingi. Mereka juga meminta Bupati Maros membentuk tim terpadu penertiban tambang, mempublikasikan daftar tambang berizin/tidak berizin, menuntut reklamasi lahan bekas tambang, dan meminta DPRD menggelar RDP khusus bersama instansi terkait.
Faiz menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan ini bersama elemen masyarakat sipil jika tidak ada respons serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Masalah struktural hanya punya dua nasib, dibenahi atau terus dibiarkan. Kami memilih untuk tidak diam,” tegas Faiz. (*/ast)
