Elpiji 3 Kg Terutang PPN, Tanggung Jawab Siapa?

Ketua Bidang Humas DPD VII Hiswana Migas Sulawesi, Maulana Azis (tengah). (FOTO: IST)

Oleh Maulana Azis*

AGEN elpiji tiba-tiba mendapat pemberitahuan yang sama sekali tak pernah diduga; tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang nilainya tidak sedikit. Sama sekali tak membantu menaikkan imun di tengah pandemi. Malah sebaliknya.

Read More

Akan tetapi, sebelum kita menyimpulkan layak tidaknya tagihan itu, kita ikuti dulu alurnya.

LPG atau kini jamak ditulis elpiji 3 kg adalah Program Subsidi Penugasan oleh pemerintah. Dilaksanakan PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Elpiji 3 kg merupakan barang kebutuhan masyarakat di bidang energy. Kalimat yang tak terbantahkan sebab memang demikian adanya. Dari tahun ke tahun kebutuhan elpiji 3 kg terus meningkat sehingga membebani kas negara.

Tiga tahun terakhir agen LPG 3 kg ditagih Pajak Pertambahan Nilai oleh kantor pelayanan pajak di daerah. Nilainya tidak sedikit. Mulai dari puluhan juta sampai dengan miliaran rupiah. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah daerah.

Pasal 24 ayat 4 Permen ESDM No. 26 tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan Harga Eceran Tertinggi di setiap Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan sarana dan fasilitas dan margin pangkalan. Hal ini membuat sebagian agen lpg 3 kg PSO ditagih PPN oleh kantor pelayanan pajak (KPP) di daerah dengan asumsi bahwa Harga Eceran Tersebut merupakan Potensi PPN yang belum diperhitungkan pajaknya.

Ini membuat agen LPG 3 kg tiba-tiba ditagih dengan nilai yang tidak sedikit di tahun-tahun sebelumnya. Padahal, agen LPG 3 kg hanya pelaksana program pemerintah.

BAB IV Pasal 24 Permen 26 tahun 2009 telah mengatur tentang harga jual Lpg 3 kg. Terdiri atas dua, yaitu Harga Patokan dan Harga Jual Eceran. Harga Patokan diatur oleh menteri melalui Kepmen yang disesuaikan dengan Harga Patokan LPG di pasaran. Harga Jual Eceran atau HJE juga ditentukan oleh menteri berdasarkan hasil kesepakatan pihak instansi terkait. Dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kedua jenis harga jual ini merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN, sesuai dengan ketentuan UU PPN bahwa dasar pengenaan pajak berdasarkan DPP Harga Jual yang diatur melalui Permen ESDM No. 28 tahun 2008 mengenai Harga Jual Elpiji untuk keperluan rumah tangga dan UKM. Ini mengamanatkan bahwa titik serah ke masyarakat adalah harga yang telah ditentukan oleh menteri tersebut sedangkan Harga Jual Eceran yang ditentukan pemerintah daerah merupakan bentuk pelakasanaan Perpres 71 tahun 2015 Mengenai Barang Pokok dan Barang Penting serta Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2015 yang mengatur tentang pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Agen LPG 3 kg PSO harus mengantarkan elpiji ke pangkalan sehingga menimbulkan biaya yang belum disubsidi oleh pemerintah. Padahal dalam struktur HET diatur biaya distribusi agen dan margin pangkalan.

Sesuai dengan PMK 252 tahun 2012 bahwa LPG 3 kg merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN maka atas dasar pemenuhan peraturan tersebut, jasa-jasa layanan pemerintah di luar Pasal 2 PMK 82/PMK.03/2012 dikenakan PPN.

Pihak yang memungut sesuai pasal 1 angka 27 UU 42 Tahun 2009 tentang PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemerintah pemerintah, badan, atau instansi pemerintah.

Jadi, pemerintah yang akan melakukan pemungutan sepanjang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan  KMK nomor 563/KMK.03/2003 mengenai penunjukan bendaharawan pemerintah /BUMN dalam hal ini PT Pertamina sebagai PKP pemungut PPN.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 UU PPN 42 Tahun 2009 dijelasakan bahwa (1) Terutangnya Pajak terjadi saat; (2) dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Agen LPG PSO LPG 3 Kg Subsidi adalah pedagang Perantara Sesuai pengertian Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Sedangkan distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Jadi, agen dan distributor keduanya sama-sama merupakan pedagang perantara. Perbedaan mendasar keduanya adalah untuk dan atas nama siapa dia bertindak. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal yang menunjuknya, sedangkan distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Keduanya adalah bagian dari pedagang perantara yang menghubungkan antara prinsipal dengan pihak ketiga, baik langsung (agen) maupun tidak langsung (distributor).

Hal itu tertuang dalam kategori penyerahan yang tidak terutang PPN sesuai dengan: UU PPN pada Pasal 1A Ayat (1) disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak antara lain; (1) penyerahan barang kena pajak kepada makelar. Penyerahan barang kena pajak kepada makelar merupakan bentuk penyerahan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Makelar dalam konteks ini adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang sebagai makelar.

Pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan “liquified petroleum gas” (LPG) tabung tiga kilogram. Pemerintah mengatur kebijakan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.011/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas subsidi bahan bakar minya jenis tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi tahun anggaran 2011.

Hal tersebut diperjelas melalui Siaran Pers Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dedi Rudaedi di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2011, ditambah dengan PMK 116/PMK/02/2016 Tentang Tata Cara penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Tabung LPG 3 Kg menyatakan bahwa;

Subsidi LPG 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/ atau APBN-Perubahan. Subsidi harga dihitung berdasarkan perkalian antara subsidi LPG Tabung 3 Kg per kilogram dengan volume LPG Tabung 3 Kg per kilogram yang diserahkan kepada Konsumen Pengguna LPG Tabung 3 Kg pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Subsidi harga per kilogram sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran negara untuk Konsumen Pengguna LPG Tabung 3 Kg melalui Badan Usaha atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg. Dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kg setelah dikurangi PPN dan margin agen yang digunakan dalam perhitungan subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN dan/ atau APBN-Perubahan tahun anggaran yang bersangkutan dengan Harga Patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kg.

Dengan demikian terang benderang siapa penanggung pajak dalam hal subsidi LPG 3 kg ini. Hierarki peraturan LPG 3 kg telah disusun sedemikian baik, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Menagihkan PPN ke agen LPG 3 Kg bukan sasaran yang tepat karena agen LPG 3 Kg PSO hanya pelaksana regulasi yang disusun oleh pemerintah.

Pembuatan regulasi baru dengan dalih meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan adalah wajar. Namun hierarkinya harus jelas agar di antara lembaga negara tidak terjadi tumpang tindih dan saling melampaui wewenang masing-masing. (*)

 *Ketua Bidang Humas DPD VII Hiswana Migas Sulawesi

Penulis : | Editor :

Related posts