Bupati Terapkan Jam Malam, Pedagang di PTB: Lebih Baik Sekalian Tidak Jualan

Suasana di Kawasan Kuliner PTB, Maros, Kamis malam, 21 Januari 2021. (FOTO: MUHAMMAD YUSUF/MATAMAROS.COM)

MAROS, MM – Bupati Maros, Hatta Rahman memberlakukan “jam malam”. Pusat perbelanjaan, warung kopi, warung makan, kafe, dan semacamnya dibatasi waktu operasionalnya. Hanya boleh sampai pukul 20.00 Wita.

Menurut Hatta, angka Covid-19 di Maros cenderung meningkat. Makanya dipandang perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Read More

“Mesti kita lakukan pembatasan, demi kebaikan bersama,” ujar Hatta, Kamis, 21 Januari 2021.

Surat edaran soal PPKM berlaku mulai 20 Januari 2021. Namun baru dipublikasikan hari ini. Aturan berlaku hingga 2 Februari dengan opsi perpanjangan jika dianggap masih perlu.

Maros bukan yang pertama menerapkan jam malam di Sulsel. Kota Makassar sudah terlebih dahulu, namun belakangan direvisi karena dianggap mematikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menegur Pj Wali Kota, Rudy Djamaluddin soal aturan jam malam itu.

Di Maros baru diterapkan dan membuat pelaku usaha tertentu gamang. Terutama yang beroperasi di kawasan kuliner malam PTB. Rata-rata baru mulai jualan petang hari.

Senna, salah satu pedagang di PTB mengaku kaget. Namun, kata dia, warga seperti dirinya bisa apa. “Mau maki apa kalau begitu maunya bupati,” katanya.

Setiap hari Senna mendorong gerobak tempat meracik berbagai minuman seperti jus buah, kopi, dan lainnya. Mulai menjual di PTB sekitar pukul 17.00 wita.

“Lebih baik tidak usah ada menjual karena kita buka sore. Belum paki dapat pembeli ditutup mi lagi,” tutur dia.

Lukman, pemilik salah satu rumah makan di Maros meminta aturan tersebut berlaku untuk semua pengusaha. Termasuk untuk pedagang pasar dan mal.

“Tidak masalah kalau penerapannya merata,” akunya.

Lukman juga khawatir surat edaran bupati hanya berlaku untuk pedagang kecil. “Grand Mall tetap ramai, juga tempat wisata. Padahal semua berpotensi menjadi klaster baru covid,” katanya.

Dalam surat edaran bupati, tidak ada pengecualian. Mal hingga objek wisata juga masuk pembatasan.

Bahkan tempat ibadah seperti masjid dan gereja juga diminta lebih disiplin terapkan protokol kesehatan. Kapasitas tidak boleh lebih dari 50 persen. Khatib atau pendeta pun diminta menggunakan pelindung wajah (face shield) saat berceramah. (suf) 

Penulis : | Editor :

Related posts