Dewan Pers: Jangan Layani Permintaan THR Mengatasnamakan Wartawan

Dewan Pers kini dipimpin Muhammad Nuh. (FOTO: IST)

JAKARTA, MM – Dua pekan menjelang Idulfitri 1442 Hijriah, Dewan Pers mengingatkan kepada seluruh mitra pelaku pers untuk tidak melayani permintaan materi, sumbangan, atau apapun dari pihak yang mengatasnamakan wartawan. Termasuk yang mengklaim bagian dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

Dewan Pers menyurati berbagai pihak. Mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perusahaan, kepala humas dan protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia, kepala dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia.

Read More

“Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media,” salah satu petikan dari surat imbauan tersebut.

Dewan Pers menyebut bahwa wartawan memiliki sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik. Serta menegakkan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dewan Pers mengaku tidak bisa menoleransi adanya praktik buruk, yakni makin banyaknya bermunculan oknum yang mengaku wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawa, meminta sumbangan, bingkisan, ataupun THR.

“Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya.” Tambahan surat tersebut.

Apabila ada oknum yang memaksa bahkan mengancam, Dewan Pers menyarankan pihak yang dirugikan mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat oknum itu dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat.

“Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers.” Bunyi penutup imbauan itu.

Apakah imbauan itu sudah sampai ke daerah? Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Maros, Andi Darmawati Sukiman, mengaku belum menerima surat tersebut.

Sejumlah organisasi profesi dan perusahaan pers di Sulsel sudah menyatakan menolak praktik memalukan, semisal meminta sumbangan mengatasnamakan wartawan. (abr)

Penulis : | Editor :

Related posts