MATAMAROS.COM – Realisasi belanja Pemkab Maros hingga September 2026 tercatat baru mencapai 58 persen. Angka ini terbilang jomplang jika dibandingkan dengan penerimaan daerah. Realisasi pendapatan sudah melesat hingga 81 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, menjelaskan, rendahnya serapan belanja daerah dipengaruhi sejumlah proyek fisik yang masih terus berjalan di lapangan. Selain itu, beberapa program kegiatan baru dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026.
”Serapan anggaran ini masih dalam batas normal karena beberapa pekerjaan fisik memang belum rampung. Saat ini ada sekitar enam OPD yang serapannya di bawah 50 persen, sedangkan OPD lainnya rata-rata sudah melampaui 60 persen,” ujar Davied, Selasa 20 Oktober 2026.
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUTRPP) menjadi instansi dengan serapan anggaran paling buncit. Dari total pagu sebesar Rp112,69 miliar, Dinas PUTRPP baru merealisasikan Rp32,14 miliar atau sekitar 28,53 persen. Lambatnya serapan ini terjadi akibat banyaknya pekerjaan kontraktual yang baru dianggarkan di APBD Perubahan, serta tenggat masa kontrak pengerjaan yang baru berakhir pada November dan Desember mendatang.
Selain Dinas PUTRPP, Dinas Perhubungan Maros juga mencatatkan angka serapan yang terbilang minim, yakni baru mencapai Rp4,79 miliar atau 33,30 persen dari total anggaran Rp14,38 miliar. Salah satu pemicunya adalah kegiatan pengadaan lampu jalan yang masih berproses karena baru dianggarkan lewat APBD Perubahan.
Kondisi serupa terjadi di Inspektorat yang baru merealisasikan anggaran sebesar 38,94 persen dari total Rp21,22 miliar. Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) mencatatkan serapan 49,52 persen dari pagu Rp11,20 miliar, lantaran proses pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih berlangsung.
Dinas Sosial Maros baru membelanjakan Rp3,88 miliar atau 50,24 persen dari total anggaran Rp7,73 miliar. Tertahannya pencairan anggaran Dinsos disebabkan oleh program bantuan sosial pendidikan yang masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati sebagai payung hukum penyaluran.
Adapun beberapa OPD lainnya mencatatkan progres serapan yang relatif lebih tinggi. Dinas Kesehatan telah membelanjakan Rp205,45 miliar atau 54,12 persen dari total alokasi Rp379,65 miliar.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah mencatatkan serapan 56,11 persen dari anggaran Rp10,69 miliar, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu yang tertinggi dengan capaian 60,01 persen dari total pagu Rp5,12 miliar. (ast)
