MAROS, MM – Rumah Susun (Rusun) Pemkab Maros yang direncanakan sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 belum digunakan. Alasannya, fasilitas dari provinsi masih memadai.
Berdasarkan pantauan MataMaros.com, Sabtu siang, 9 Mei 2020, kondisi rusun memang masih kosong. Tak ada pula penjagaan.
Siapa pun bisa masuk ke dalam pekarangan. Apalagi pagar dalam keadaan tidak terkunci. Petugas hanya mengunci tiap ruangan.
Pemprov Sulsel memang menyediakan program Duta Covid-19 di Swissbell Hotel, Makassar. Warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat mengikutinya dan melakukan isolasi bersama di hotel yang telah disediakan.
Atas pertimbangan itu pulalah Pemkab Maros belum menggunakan fasilitasnya, yakni rusun. Pasien yang ingin mengikuti isolasi mandiri dibawa ke Makassar. Ironinya, rata-rata pasien di Maros menjalani isolasi di rumahnya saja.
“Pemprov masih menerima pasien dari Maros untuk ikut program duta Covid-19,” kilah Andi Davied Syamsuddin, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maros.
Padahal, sebelumnya fasilitas rusun telah dilengkapi untuk kenyamanan pasien. Perlengkapan ruangan seperti, spring bed dan AC telah disiapkan. Bahkan diklaim ada wifi untuk internet.
Namun ternyata, Pemkab Maros belum mewajibkan pasien (khususnya orang tanpa gejala) ke rusun. Masih bersifat anjuran.
Padahal, itu berpotensi memicu transmisi lokal. Berkaca pada kasus positif Covid-19 baru di Dusun Pakere, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, seorang perempuan (32) dinyatakan positif setelah kontak erat dengan pasien. Ada juga beberapa kasus serupa sebelumnya.
“Tetap kita sarankan dan mengajak untuk isolasi terpusat, tapi kembali tergantung pada yang bersangkutan,” kata Davied.
Adapun total pasien isolasi mandiri Maros berjumlah 20 orang. Namun, delapan di antaranya masih memilih melakukannya di rumah.
Juru Bicara Gugus Tugas, dr Syarifuddin, mengklaim, isolasi bersama di hotel memang tak wajib. Namun, isolasi mandiri di rumah diwajibkan.
Terkait jaminan disiplinnya pasien positif atau tidak, ia mengharapkan pengawasan semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat setempat. “Itu adalah tugas bersama lintas sektor dan masyarakat sekitarnya,” katanya. (abr)
