Serba Larangan di Makassar; Dari Tak Boleh Take Away Makanan hingga Tunda Pesta Nikah

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin pada sebuah acara. (FOTO: IST)

Desember menjadi bulan penuh surat edaran dari Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. Dipicu “trauma” melihat meningkatnya kembali angka Covid-19 di kotanya.

PROTES datang dari banyak arah. Namun Rudy bergeming. Semua larangan tetap diberlakukan. Dimulai dari larangan menjual malam hari bagi para pedagang, hingga tempat nongkrong semisal kafe atau warung kopi.

Read More

Sebenarnya boleh sampai malam. Tetapi berbatas pukul 19.00 Wita. Saat waktu itu tiba, semua harus sudah tutup.

“Kita prihatin melihat naiknya angka yang yang terpapar Covid-19 sejak tiga minggu terakhir. Selain karena efek Pilkada, juga diakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat,” kata Rudy, Rabu lalu.

Di medsos langsung ramai. Sebuah akun di Instagram menyindir bahwa Pj Wali Kota seolah-olah menganggap virus hanya ada pada malam hari. Di siang hari tidak. Unggahan viral itu juga mengajak prihatin kepada pedagang yang memang baru memulai jualan pada petang hari.

Kalangan akademisi ikut bersuara. “Memangnya corona itu kupu-kupu malam,” sindir Dr Sudirman Numba dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Rudy tak gentar. “Jam malam” berlaku hingga 4 Januari. Artinya tak akan ada juga izin pesta malam tahun baru. Dia sudah meminta Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Makassar meneruskan larangan itu ke seluruh anggotanya.

Pantai Losari yang rutin menjadi titik sentral malam pergantian tahun juga tidak dibuka. Orang-orang dari daerah dilarang pula masuk Makassar pada 31 Desember 2020 malam.

Tak kalah fenomenal, Rudy bahkan melarang layanan pesan-antar makanan atau take away. Masyarakat kota diminta memasak sendiri di rumah. Kebijakan yang lagi-lagi banyak ditentang dengan alibi bahwa metode itu justru aman; sama sekali tidak menimbulkan kerumunan di suatu tempat.

Satu lagi, tak ada izin pesta nikah hingga Februari tahun depan. “Jangan dulu. Kalau ada saya bubarkan,” tegas Rudy.

Semua larangan itu bahkan disebutnya bisa diperpanjang. Itu jika pada awal 2021 angka kasus Covid-19 cenderung naik.

“Saya rasa itu opsi paling mungkin kita tempuh sekarang,” ucapnya.

Sejumlah organisasi dan paguyuban pelaku usaha meminta Pj Wali Kota tak pukul rata. Sebab, ada beberapa segmen yang memungkinkan aktivitas tetap jalan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Termasuk menerapkan standar dari Kementerian Pariwisata.

Namun Rudy lagi-lagi bilang tidak. (mal)

Penulis : | Editor :

Related posts