Hampir pukul 12.00 siang, tetapi matahari di pinggir pantai Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, hari itu tidak terlalu terik. Dengan senyum di wajah, Bakri (40) melangkah turun dari perahu kecilnya.
Kakinya yang dibasahi air laut menjejak pasir putih, menandai bahwa pelayaran dan perjuangan mengarungi gelombang baru saja selesai. Di tangan kirinya, sebuah ember berisi hasil tangkapan ia jinjing erat. Perahu sudah tertambat.
Baju kausnya yang basah oleh peluh dan air asin menunjukkan ritme kerja harian yang tak pernah surut. Pergi pagi pulang siang. Istirahat beberapa jam sebelum lalu kembali menembus gelombang pada sore hingga menjelang malam.
Namun kini, Bakri lebih optimis. Tidak seperti dahulu saat alur rezeki laut terbilang singkat dan pasrah. Hasil tangkapan langsung ia jual begitu saja kepada tengkulak dengan harga seadanya. Kehidupan ekonomi keluarganya seolah berada dalam putaran tanpa akhir. Bergantung pada cuaca, dipermainkan harga pasar, dan selalu dibayangi kekhawatiran modal melaut hingga yang paling menyedihkan; jerat rentenir.
Titik balik itu datang saat Bakri mengikuti sosialisasi literasi dan inklusi keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di ibu kota kabupaten. Di sanalah cara pandangnya berubah. Untuk pertama kalinya, Bakri menyadari bahwa di balik ikan segar tangkapannya, ada nilai tambah yang bisa dilipatgandakan. Itu jika ia paham cara mengelola keuangan dan mengakses lembaga keuangan resmi yang tepercaya.
Dari ruang sosialisasi di gedung serbaguna itu, pemikiran Bakri terbuka lebar. Ia mulai disiplin mencatat arus kas, memisahkan uang dapur dengan modal usaha, hingga membebas diri dari jebakan pinjaman informal yang merugikan.
Tak lagi sekadar menjual bahan mentah, Bakri dibantu keluarga mulai mengolah sebagian hasil lautnya menjadi produk siap santap. Kemasannya dipikirkan matang. Meski berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), produk olahan Bakri kini telah mengantongi izin P-IRT hingga sertifikasi halal. Ada kerupuk tulang ikan, sambal kerrang, hingga abon yang sudah di-packing rapi.
”Dengan begitu, saya bisa menitip produk ini ke toko-toko,” ujar Bakri saat berbincang santai di teras rumahnya.
Usaha kecil dari pesisir Maros ini pun mendapat ruang tumbuh. Bank yang kemudian menjadi tempatnya menabung dan mengambil modal, tak hanya menjadi wadah transaksi, tetapi juga mitra yang memperkenalkan hasil jerih payahnya. “BRI sering ikut mempromosikan produk saya,” tutur Bakri tersenyum.
Pesanan demi pesanan dari berbagai daerah mulai berdatangan. Tak jarang, Bakri mengantarkan langsung pesanan olahan hasil lautnya dengan sepeda motor, menembus jarak puluhan kilometer. “Walaupun jauh, saya antarkan. Capek sih iya, tapi begitulah perjuangan,” ucap ayah tiga anak itu.
Kesadaran finansial dari OJK kian memantapkan langkah Bakri untuk bertransaksi hanya pada lembaga keuangan formal yang tepercaya dan teregulasi resmi. Ia memberanikan diri mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI sebesar Rp30 juta.
Sentuhan inovasi keuangan digital turut mengubah peran Bakri. Kedisiplinannya memutar modal dan memanfaatkan transaksi nontunai membuatnya dipercaya menjadi agen Laku Pandai di kampungnya. Membawa layanan perbankan digital tanpa kantor (branchless banking) lebih dekat ke genggaman sesama warga pesisir.
Bukan Cuma untuk Korporasi Besar
Pengalaman Bakri yang tergerak usai menyerap edukasi OJK memperlihatkan dampak nyata dari perjalanan 15 tahun Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawal sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, inovatif, dan tepercaya guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama satu setengah dekade, OJK membuktikan bahwa fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kaya potensi maritim seluas 5,8 juta km² tidak hanya ditopang oleh korporasi besar di ibu kota. Sektor kelautan dan perikanan nasional, yang mencatatkan PDB di atas Rp292,5 triliun dan menyumbang devisa ekspor hingga USD 5,95 miliar, berakar kuat dari denyut ekonomi riil di kawasan pesisir.
Lewat pengawasan yang menjaga industri keuangan, OJK membuka ruang inklusi yang menjembatani nelayan dan pelaku UMKM ke ekosistem pembiayaan formal. Potensi ekonomi bahari yang tadinya jalan di tempat pun bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, sekaligus benteng ketahanan pangan.
Di Sulawesi Selatan, komitmen ini diwujudkan lewat gelontoran Kredit Akses Pangan (Program Pinisi) senilai Rp1,18 triliun, di mana 46 persen atau sekitar Rp542,8 miliar di antaranya mengucur khusus menopang rantai pasok perikanan, pertanian, dan kelautan.
Nama “Pinisi” tidak dipilih sembarangan. Tetapi mengambil filosofi dari mahakarya perahu tradisional khas Bugis-Makassar yang legendaris. Lambang ketangguhan, keberanian menembus ombak, dan daya jelajah masyarakat pesisir Sulawesi Selatan. Spirit itulah yang ditiupkan ke dalam Program Pinisi. Menjadi bahtera permodalan yang dirancang khusus untuk memperkuat daya tahan para nelayan, pembudidaya, hingga pelaku usaha rantai pasok pangan pesisir.
Dari Kapal 30 GT hingga Pasar Ekspor
Kesuksesan individu seperti Bakri di Marusu kian lengkap saat para nelayan pesisir bersatu membangun kekuatan ekonomi kolektif. Dahulu, para nelayan di Maros hanya mampu melaut di tepian pantai dengan perahu kecil dan alat seadanya, membuat pendapatan mereka fluktuatif dan rentan.
Keadaan berbalik saat nelayan berhimpun dalam kelompok bernama Marindo Citra Bahari. Sebanyak 1.200 nelayan bernaung di situ.
Melalui skema pembiayaan khusus dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Badan Layanan Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertindak sebagai penyokong modal kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan, kelompok ini memilih menjadi sebuah badan hukum dengan bentuk koperasi.
Mereka pun bisa mendapat akses pendanaan yang aman dengan suku bunga terjangkau, yakni 3 persen dari LPMUKP dan 7 persen per tahun bagi nasabah nelayan.
Sejak beberapa tahun lalu, OJK menyatakan dukungan dan sinergi dengan KKP untuk program tersebut. Termasuk skema LKM Nelayan (Bank Mikro Nelayan) yang pernah diresmikan secara nasional di Desa Karangsong, Indramayu. Pembiayaan berbasis pendampingan dan tanpa jaminan tersebut difokuskan secara produktif untuk pengadaan alat tangkap, bibit, pakan, hingga pemeliharaan.
Jejak kemitraan OJK dan KKP juga diperkuat melalui Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) yang memicu gelontoran pembiayaan industri jasa keuangan hingga puluhan triliun rupiah ke sektor kelautan.
Di Maros, sinergi ini berbuah manis. Koperasi Marindo sukses berinvestasi membangun 15 unit kapal berukuran 30 GT. Kehadiran armada kapal besar memungkinkan nelayan melaut jauh hingga 12 mil dari pesisir, melipatgandakan volume tangkapan tanpa merusak ekosistem.
Koperasi juga membangun ekosistem hulu-ke-hilir yang terhubung ke perbankan formal. Dari unit cold storage, pabrik fillet dan frozen, pabrik es balok mandiri, hingga penyiapan SPBUN untuk BBM nelayan. Pengiriman produk yang dulunya hanya 1 kontainer melonjak menjadi 6 kontainer, bahkan berhasil menembus pasar ekspor ke Taiwan dan Tiongkok.
Ketangguhan Koperasi Marindo Citra Bahari Maros bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, secara khusus meninjau operasional kelompok nelayan ini dan menyorotinya sebagai percontohan perikanan modern berbasis koperasi di Indonesia.
“Melihat bagaimana kelompok ini bekerja dengan standar yang rapi, higienis, dan berorientasi pasar memberikan optimisme besar bagi penguatan ekonomi lokal,” ucap Farida.
Libatkan Ibu-ibu
Sentuhan inklusi keuangan di pesisir Maros tidak hanya menguatkan peran laki-laki di laut, tetapi juga menyalakan gairah ekonomi para perempuan di darat. Selama ini, para istri nelayan kerap terikat pada peran domestik tanpa kepastian penghasilan mandiri, membuat ekonomi keluarga sangat bergantung pada hasil tangkapan musiman sang suami.
Melalui pengembangan rantai pengolahan dari hulu ke hilir yang dibangun Koperasi Marindo Citra Bahari, ruang pemberdayaan baru terbuka lebar. Koperasi ini mempekerjakan 100 karyawan di Maros, di mana 90 persen di antaranya adalah perempuan dan ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari lokasi.
Para ibu rumah tangga yang dulunya tidak memiliki penghasilan kini dilatih menjadi tenaga kerja terampil yang menguasai proses sorting, pembersihan, hingga teknik filleting hasil laut berstandar ekspor. Penghasilan mandiri yang diperoleh para ibu pesisir ini menjadi penopang ganda bagi ketahanan finansial keluarga. Mulai dari membiayai pendidikan anak hingga ditabung untuk kebutuhan darurat.
“Sejak kelompok kami bisa mengakses pinjaman modal dari lembaga resmi, beberapa unit usaha bisa kami bangun dan perlahan memajukan kesejahteraan nelayan,” tutur Herman Ralli, ketua kelompok nelayan itu.
Keberhasilan merangkul lebih dari 1.200 anggota, yang kini bersiap meluas ke tingkat provinsi untuk memayungi 3.000 nelayan dan warga pesisir, menjadi bukti bahwa literasi dan inklusi keuangan OJK mampu mengubah wajah sosial-ekonomi kawasan pesisir secara inklusif dan berkeadilan gender.
Payung Perlindungan Finansial Pesisir
Selain kemudahan permodalan, keberlanjutan ekonomi pesisir memerlukan jaring pengaman finansial yang stabil dan tepercaya. Sinergi OJK dan KKP telah lama meletakkan fondasi proteksi ini lewat Program Asuransi Nelayan dan Asuransi Usaha Budidaya Udang. Memastikan para pelaku usaha pesisir terlindungi dari risiko ketidakpastian cuaca maupun kegagalan budidaya.
Di Sulawesi Selatan, payung perlindungan dan pemerataan akses tersebut makin diperkuat OJK Sulselbar bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KMPN). Program EKI ini telah diterapkan di desa-desa strategis pesisir, seperti Desa Angkue (Bone), Desa Tongke-Tongke (Sinjai), Desa Bentenge (Bulukumba), Desa Balangloe (Jeneponto), Desa Aeng Batu (Takalar), hingga Kelurahan Untia di Makassar.
Dukungan konkret terhadap sektor pangan dan kelautan itu menambah ragam fasilitas yang diberikan selain Kredit Akses Pangan atau Program Pinisi yang juga sudah berjalan itu. Hingga Triwulan II-2026, penyaluran Kredit Pinisi di Sulawesi Selatan telah menembus angka Rp1,18 triliun yang menjangkau lebih dari 34.600 debitur.
Kepala OJK Sulselbar, Moh. Muchlasin, mengungkapkan, sebanyak 46 persen dari total Rp1,18 triliun tersebut (sekitar Rp542,8 miliar) dialokasikan secara khusus untuk menopang sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
”Ini membuktikan keberpihakan industri jasa keuangan terhadap ketahanan pangan daerah,” ujar Moh Muchlasin pada gelaran puncak Financial Expo (FIN Expo) 2026 di Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Selain itu, OJK Sulselbar bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) dan pemda juga membentuk 1.611 klaster UMKM di Sulsel yang memfasilitasi 22.275 debitur UMKM.
“UMKM tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Dengan pembentukan ekosistem klaster, penyaluran kredit menjadi lebih terukur, risiko kredit dapat dimitigasi, dan para pelaku usaha bisa saling mendukung,” tegas Muchlasin.
***
Matahari mulai condong ke barat di Pantai Marusu. Bakri bersiap kembali menata olahan ikannya untuk diantar esok pagi. Dari perahu kayu kecil yang dulu diliputi rasa cemas akan harga dan modal, kini ia menatap laut lepas dengan dada lapang.
Akses permodalan yang sah, aman, dan transparan dari sektor jasa keuangan yang diawasi OJK kini telah membentangkan jalan baru bagi warga pesisir. Dari sepeda motor Bakri yang mengantar olahan hasil laut, jemari terampil 100 ibu-ibu pesisir di pabrik pengolahan, hingga kontainer-kontainer ikan Koperasi Marindo yang bertolak ke pasar internasional, komitmen 15 tahun OJK telah teruji secara nyata.
Di balik gelombang Selat Makassar, masa depan ekonomi nelayan Maros kini tak lagi berjalan sendirian. (imam dzulkifli)
