MATAMAROS.COM – Langkah strategis PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan transformasi melalui digitalisasi seperti iPubers bertemu kearifan lokal di Sulawesi Selatan bernama Tudang Sipulung. Perpaduan modernisasi teknologi dan tradisi abad ke-13 ini diadopsi untuk memastikan rantai pasok pupuk berjalan tepat waktu demi menyokong target swasembada pangan nasional.
Salah satu potret dari sinergi ini tercermin di Kabupaten Luwu Timur yang sukses menempati peringkat pertama realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tertinggi tahun 2026 di Regional 4A. Keberhasilan tata kelola tersebut dibahas mendalam dalam musyawarah Tudang Sipulung yang melibatkan puluhan petani, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, hingga bupati dan dinas terkait di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulsel, Rabu, 14 Oktober 2026.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, saat membuka forum menegaskan, Tudang Sipulung merupakan wadah krusial untuk merumuskan kebijakan pertanian sekaligus acuan pelaksanaan usaha tani. Tradisi yang dipelopori cendekiawan legendaris Bugis, Nenek Mallomo, ini melibatkan para Pallontara (penjaga literasi naskah kuno) serta Papananrang (ahli perbintangan tradisional) untuk memusyawarahkan masa tanam, kesiapan benih, hingga pupuk.
Irwan secara terbuka menyoroti berbagai tantangan budidaya padi masa kini, mulai dari anomali iklim, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pemenuhan unsur hara, hingga ketersediaan pupuk.
“Semua itulah yang kita bahas di Tudang Sipulung ini. Termasuk soal pupuk yang sangat mempengaruhi produktivitas pertanian,” ucap Irwan.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, Munadiah Asad, menambahkan, keberhasilan distribusi tidak cukup diukur dari besarnya realisasi penyaluran. Manajemen distribusi harus memastikan pupuk diterima oleh petani yang berhak, sesuai kebutuhan dan ketentuan e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
Secara statistik, sektor pertanian Luwu Timur menunjukkan performa solid. Berdasarkan data periode Januari hingga 30 September 2026, realisasi tanam padi di kabupaten ini telah mencapai 45.551,57 hektare, dengan luas panen 26.976,32 hektare. Luasan tersebut menghasilkan produksi sebesar 179.822,46 ton Gabah Kering Panen (GKP) dengan rata-rata produktivitas 6,67 ton per hektare.
HET Turun 20 Persen Tingkatkan Daya Beli Petani
Semangat petani di pematang sawah Luwu Timur makin mendapat angin segar melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) seluruh jenis pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Melalui terobosan ini, harga pupuk Urea yang semula Rp2.250 kini menjadi Rp1.800 per kilogram dan NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Penghematan biaya produksi ini diklaim secara langsung melindungi daya beli lebih dari 155 juta petani dan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah negara kesatuan RI. Namun pada saat sama harga turun, volume ketersediaan pupuk ditambah,” beber Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga memimpin reformasi tata kelola dengan memangkas 145 regulasi rumit distribusi pupuk. Langkah tegas penegakan hukum turut digelorakan, di mana sepanjang semester I-2026, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor bermasalah resmi dicabut. Dampaknya terlihat dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 naik ke level 129,19.
Digitalisasi Rantai Pasok Melalui Aplikasi
Menjawab kebutuhan kepastian pasokan di tingkat kios, PT Pupuk Indonesia (Persero) menghadirkan aplikasi iPubers. Teknologi ini memotong prosedur lama yang rumit menjadi transaksi berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kios Pupuk Lengkap (KPL) atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).
Petugas kios cukup memindai KTP petani, mencocokkan data secara real-time via aplikasi iPubers, melakukan tanda tangan digital di layar ponsel, dan memotret wajah petani sebagai bukti verifikasi sah. Setelah proses cepat itu selesai, pupuk bersubsidi bisa langsung diangkut oleh petani yang terdaftar di e-RDKK.
General Manager Regional 4 Pupuk Indonesia, Wisnu Ramadhani, menuturkan, seluruh kemudahan digital ini dirancang agar petani dapat fokus meningkatkan produksi tanpa perlu dipusingkan masalah ketersediaan pupuk.
“Kami ingin memastikan setiap butir pupuk bersubsidi jatuh ke tangan yang tepat dan digunakan untuk meningkatkan produktivitas,” tegas Wisnu.
Pupuk Indonesia juga menerjunkan langsung tenaga ahli seperti Account Executive (AE) dan Assistant Account Executive (AAE) ke tengah sawah untuk mendampingi petani, memandu cara pemupukan presisi, hingga menggencarkan sosialisasi uji tanah.
Kemudahan transaksi ini diakui langsung oleh Arifuddin, seorang petani dari Kelompok Abbulo Sibatang. “Dulu pupuk langka. Sekarang stoknya banyak dan hanya petani terdaftar yang bisa mengakses dengan KTP,” ungkapnya.
Rekor Nasional dan Swasembada Berkelanjutan
Pasokan yang melimpah, harga yang dipangkas 20 persen, regulasi yang dipangkas ringkas, serta penebusan serbapraktis berbasis KTP via iPubers menjadi fondasi utama dalam mengawal ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menegaskan, pupuk bersubsidi bukan sekadar sarana produksi biasa, melainkan wujud nyata kehadiran negara bagi para pejuang pangan di pelosok desa.
“Kami sudah melihat bukti nyata bahwa swasembada pangan tercapai. Dengan komitmen pemerintah dan kerja sama seluruh pihak, insyaallah swasembada ini akan berkelanjutan,” sebut Rahmad.
Transformasi di lini pupuk tersebut linear dengan catatan rekor nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, capaian stok beras nasional tahun ini disebut sebagai yang tertinggi sejak Republik Indonesia berdiri, di mana angka pemenuhan sudah mencapai 5 juta ton per April 2026 lalu.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman membandingkan pencapaian strategis ini dengan era swasembada masa lalu di zaman Presiden Soeharto yang berada di kisaran 2,75 juta ton.
“Ini nilainya Rp60 triliun dan diaudit oleh BPK. Kalau tidak benar, dipenjara semua,” tutur Amran.
Kinerja positif dari reformasi hulu ke hilir ini juga terlihat jelas dari tingkat kesejahteraan para pejuang pangan. Nilai Tukar Petani (NTP) berhasil menyentuh angka 125,35, yang menjadi rekor tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Selaras dengan itu, PDB sektor pertanian pada 2025 tercatat tumbuh 5,74 persen, melesat ke pertumbuhan tertinggi dalam 25 tahun ke belakang.
Mentan Amran menceritakan saat Presiden Prabowo meminta percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi hanya satu tahun. “Saya keringat dingin, tapi sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang,” ucap pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu.
Keberhasilan swasembada pangan, imbuh Amran, sejatinya tidak saja dibangun dari atas ke bawah, melainkan berakar kuat dari balai-balai desa, seperti yang tercermin di Luwu Timur, Sidrap, Pinrang, dan berbagai daerah lain di Sulawesi Selatan. Pertemuan kelompok tani dan pemangku kepentingan dalam hajatan Tudang Sipulung membuktikan musyawarah adat warisan Nenek Mallomo sejak abad ke-13 tetap adaptif saat disokong kemudahan teknologi.
Penyaluran pupuk kini berjalan memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, dan tepat sasaran. Sinergi antara kedisiplinan kultural Tudang Sipulung, keberanian reformasi regulasi pemerintah pusat, kerja keras petani, serta akselerasi digital PT Pupuk Indonesia menjadi bukti bahwa modernisasi mampu berjalan beriringan tanpa mengikis kearifan lokal. Perpaduan harmonis itu kini malah menjadi motor penggerak utama lumbung pangan Sulawesi Selatan untuk terus berdaulat dan ikut memberi makan negeri. (*/rls)
