Demi Keselamatan Warga, Bupati Maros Jangan Takut

MAROS, MM – Pesan penting datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ajiep Padindang untuk seluruh bupati di Sulsel. Termasuk bupati Maros. Ajiep bilang, pemerintah pusat memberi ruang cukup luas untuk mengalihkan anggaran demi penyelamatan masyarakat dari penyakit berbahaya, Covid-19.

“Baca Perppu Nomor 1 tahun 2020. Itu sudah cukup kuat untuk bupati bertindak soal keuangan,” ujar Ajiep kepada MataMaros.com, Selasa, 14 April.

Read More

Seharusnya, kata mantan anggota DPRD Sulsel itu, Maros menggunakan anggaran Pemda lebih banyak lagi. Tidak seperti sekarang yang cuma dialokasikan Rp6 miliar.

“Beli APD, beli sembako, antisipasi karantina wilayah,” cetus mantan Ketua Komite IV DPD RI itu.

Kepada MataMaros.com, Ajiep yang memang dikenal rajin turun ke Maros itu, bahkan mengirim salinan Perppu Nomor 1 tahun 2020 itu. Di situ memang sangat jelas pusat memberi kewenangan kepada kepala daerah melakukan pengalihan anggaran terkait Covid-19.

Ajiep juga rajin bersuara lewat media sosial. Misalnya saat menanggapi status Facebook Akbar Endra, mantan anggota DPRD Maros, pagi ini. Dia mengiyakan pendapat Akbar soal tidak perlunya kepala daerah cemas berlebihan soal pengalihan anggaran.

“Ketua KPK Pak Firly, Menteri Dalam Negeri Pak Tito, Kapolri Pak Idham Azis, juga anggota Komisi III DPR RI Pak Supriansa, mengatakan: Keselamatan Warga adalah Hukum tertinggi. “Salus Populi Supreme Lex Esto”.” Tulis Akbar.

Akbar Endra (kanan) di kediamannya di Batangase, Maros, saat menerima kunjungan anggota DPR RI, Supriansa, beberapa waktu lalu. (FOTO: IST)

Akbar melanjutkan, Firly saat rapat daring dengan para bupati dan sekda se-Indonesia, 8 April lalu juga sudah menegaskan, subjek hukum yang menjadi pembuat kebijakan tidak dapat diberikan sanksi pidana selama mengutamakan keselamatan warganya.

“Saya ingin mengajak sahabat Facebooker, seluruh warga Maros, agar kita mengapresiasi para pemimpin daerah: Kabupaten Bone yg telah menganggarkan Rp86 miliar untuk penanganan Covid-19, sekalipun daerahnya belum menjadi zona merah. Soppeng Rp13 miliar (2 Positif), Wajo Rp23 Milyar (0 Positif) per kemarin,” lanjut Akbar.

“Semua daerah kita apresiasi, termasuk daerah kita Kabupaten Maros, yang telah menganggarkan Rp6 miliar (18 positif/zona merah) per kemarin,” tambah politikus Partai Demokrat itu.

Di kolom komentar, Akbar juga menimpali seorang warganet. Dia bilang, jika terjadi apa-apa pada banyak warga nanti, kepala daerah yang akan dituntut. Bukan perdana menteri Tiongkok.

Di situ juga Ajiep bilang bahwa secara pribadi dia menolak Perppu Nomor 1 tahun 2020 tersebut. Sebab, ada bab yang mengarahkan kewenangan dan kekuasaan tak terbatas. Surat keberatan pun sudah dia kirim. Namun, Ajiep setuju bahwa ini harus berlaku sementara, sampai Covid-19 teratasi saja.

“Bupati didukung pula oleh Permendagri Nomor 4 tahun 2020 tentang recofusing anggaran dan Inmendagri Nomor 1 tahun 2020 untuk segera anggarkan pengendalian Covid-19. Jadi bupati tidak boleh ragu. Apalagi tidak perlu lagi bahas dengan DPRD. Cukup infokan saja,” kuncinya. (abr)

Penulis : | Editor :

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.