Tak Instruksikan Perubahan APBDes, Ada Apa dengan Bupati Maros?

Oleh Zainal Abidin*

AKHIR-AKHIR ini warga Maros terutama di media sosial banyak membahas tentang beberapa hal yang mereka anggap kontroversi. Misalnya pembukaan kembali tempat wisata seperti PTB yang sebelumnya ditutup sementara. Grand Mall yang merupakan pusat pembelajaan (mal) satu-satunya di Maros yang sebelumnya ditutup, pada hari ini juga akan dibuka dengan beberapa syarat dari Pemkab Maros.

Read More

Tak hanya berita resmi yang bersumber dari imbauan dan surat edaran Bupati Maros, warga Maros juga mendapat berita bahwa mulai hari ini sampai tiga hari ke depan Maros akan “di-lockdown”, yang setelah dicari sumbernya ternyata sekadar hoaks.

Namun pada tulisan ini, penulis ingin berfokus pada surat Edaran Bupati Maros No. 440.4.1/164/set tertanggal 6 April 2020 pada poin 2 bagian b yang berbunyi menggunakan anggaran dari belanja rutin kecamatan, kelurahan, dan desa untuk pengadaan masker bagi warganya.

Menurut penulis ini sangat rawan dengan temuan padahal sudah ada surat edaran dari Gubernur Sulawesi Selatan No. 443.2/2168/DPMD tertanggal 27 Maret 2020.

Pada surat edaran Gubernur tersebut pada poin B nomor 2 bagian c menyatakan bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) dapat menganggarkan Belanja Tak Terduga untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa masing-masing.

Ada sembilan nomor kriteria belanja yang bisa dilakukan: pengadaan masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), thermal gun (pengukur suhu tubuh), alat dan bahan disinfektan, sampai pada pengadaan ruangan isolasi lengkap dengan sandang dan pangannya (jadi kebutuhan nutrisi mereka terjamin bagi yang diisolasi bukan hanya mi instan dan telur).

Dalam edaran gubernur tersebut, Pemdes bahkan bisa mengadakan alat kesehatan lainnya berskala desa yang menurut penulis bisa pengadaan rapid test agar bisa mendeteksi awal warganya terpapar Covid-19. Bahkan dapat membelanjakan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan desa seperti vitamin dan minuman suplemen lainnya agar warga Desa dapat terhindar dari Covid-19.

Surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT Nomor 08 Tahun 2020 yang telah terbit sejak tanggal 24 Maret 2020 yang didalamnya berisi bahwa Surat Edaran ini menjadi dasar bagi Perubahan APB Desa atau APBDes.

Lalu mengapa Bupati Maros masih enggan menginstruksikan para kepala desa untuk segera melakukan Perubahan APB Desa untuk belanja tak terduga yang telah kami sebutkan sebelumnya? Sedangkan alas hukum (SE Mendes PDTT dan SE Gubernur) sudah sangat jelas dan Bupati Maros hanya menginstruksikan membeli masker dari belanja rutin.

Kini Maros menjadi kabupaten dengan jumlah positif terbanyak ketiga di Sulawesi Selatan yang telah masuk zona merah penyebaran Covid-19 dan seperti tulisan sebelumnya kami kembali menekankan bahwa ayo lakukan Perubahan APB desa sebelum terlambat! (*)

*Dosen pada FEB Universitas Muslim Maros

Penulis : | Editor :

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.